Bali Bersikukuh Tolak Ajukan PSBB

PEMERINTAH Provinsi Bali memastikan tetap menolak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus korona atau covid-19.

Sekretaris Daerah Pemprov Bali yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Bali Dewa Made Indra mengungkapkan, PSBB bukanlah satu-satunnya instrumen untuk mencegah penyebaran covid-19 di Bali. "Itu salah satu instrumen saja, jika kita bisa menjalankan yang lebih efektif, alangkah baiknya," katanya di Denpasar, Rabu (29/4).

Baca juga: Pemudik dari Surabaya Tularkan Covid-19 di Cimahi

Dewa Indra mengatakan penerapan PSBB harus melalui kajian yang matang dan tidak bisa diputuskan dengan sembarangan. "Kewenangan penetapan PSBB juga berada di pusat, setelah pemerintah daerah mengajukannya. Namun, kita harus lihat juga faktor-faktor lainnya seperti ketersediaan logistik dan tingkat penyebaran transmisi lokal," imbuhnya.

Menurutnya di Bali angka positif terbesar disumbangkan oleh pekerja migran yang baru datang dari luar negeri dan sudah tertangani dengan baik. "Jika kita bisa menekan angka transmisi lokal dengan cara sederhana seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, penerapan hidup sehat dan bersih, maka kita bisa mencegah penularan virus ini tanpa menerapkan PSBB yang memiliki dampak social dan ekonomi yang besar," jelasnya.

Baca juga: Pemkab Purwakarta Salurkan BLT Dari Dana Desa

Melihat angka transmisi lokal pada 28 April yang melonjak cukup tajam, Dewa Indra mengatakan ini salah satu akibat dari kurang disiplinnya masyarakat, sehingga sampai menularkan orang lain.

"Dari 22 kasus penambahan, 13 di antaranya karena transmisi lokal, ini yang kita kejar terus sekarang, terutama orang-orang yang pernah kontal dengan mereka. Untuk memutus angkar transmisi lokal tersebut, diperlukan komitmen bersama, baik pemerintah maupun masyarakat," jelasnya.

Selain itu, ia juga menegaskan kemungkinan kasus transmisi lokal tersebut ditularkan oleh pekerja migran yang tidak disiplin melakukan karantina mandiri di rumah.

Menurutnya pekerja migran tersebut telah tiba di Bali sebelum 22 Maret. "Memang awalnya karena keterbatasan alat dan rapid test kit, pekerja migran yang pulang sebelum 22 Maret diimbau untuk karantina mandiri di rumah masing-masing. Akan tetapi, mengingat banyaknya saudara kita yang kurang disiplin melakukan karantina mandiri, Gubernur Bali sepakat dengan Bupati/Wali Kota untuk bekerja sama menangani pekerja migran," imbuh Dewa Indra.

Dewa Indra juga mengapresiasi masyarakat Bali karena sudah menerima tempat karantina dan disiplin menggunakan masker serta menghindari keramaian.

"Awalnya terdapat penolakan tempat karantina karena masyarakat waspada akan penularan virus ini. Kami positive thinking saja, ini bentuk kepedulian masyarakat akan kesehatan. Setelah diedukasi dan dijelaskan virus tidak menyebar melalui udara serta tempat karantina dijaga ketat, penolakan itu pun tidak ada lagi," ujarnya. (X-15)