PERMOHONAN Pemerintah Kota Makassar untuk penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Kota Makassar sudah disetujui Kementerian Kesehatan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tertanggal 16 April 2020. Karenanya, Jumat (17/4), Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, mempresentasikan time line (linimasa) pemberlakukan PSBB Kota Makassar, kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah di Balai Parjurit Manunggal, yang menjadi Posko Gugus Tugas Covid-19 Sulsel di Jalan Jenderal Sudirman.
Salah satu yang disampaikan Iqbal yaitu pemberlakukan PSBB dimulai dengan tahap sosialisasi, dimulai hari ini, 17 April hingga 23 April 2020. Kemudian dilanjutkan uji coba tiga hari dan penerapannya 24 April hingga 7 Mei 2020.
"Selain sosialisasi, pada tahap itu, juga akan dilakukan penyekatan batas wilayah, berkoordinasi dengan camat hingga tingkat RT/RW, serta tentu menyamakan persepsi dalam penerapan PSBB," kata Iqbal.
Meski nanti PSBB diberlakukan, toko bahan pokok seperti pasar jadi bagian yang dikecualikan, juga usaha yang memproduksi bahan makanan, usaha yang memproduksi bahan atau alat kesehatan dan usaha kecil tetap bisa berjalan, dengan syarat harus tetap menjaga keamanan.
"Tapi, ini harus tersosialisasi dengan baik supaya di masyarakat tidak terjadi panic buying karena masyarakat bisa belanja kebutuhan kapan saja," lanjut Iqbal.
Tidak hanya itu, ia pun memastikan, saat pemberlakukan PSBB tidak akan ada pelarangan masuknya warga dari luar kota ke kota Makassar namun akan diberlakukan pembatasan jumlah muatan.
baca juga: Tiga Peserta Ijtima Gowa Asal Purwakarta Positif Covid-19
Sementara itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengingatkan agar pemberlakukan PSBB tersebut tidak membuat panik.
"Kita memastikan semua kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi selama PSBB berlangsung di Makassar. Toh stok pangan kita masih cukup untuk tiga bulan ke depan," tutupnya.
(OL-3)
