Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalihkan anggaran hingga Rp500 miliar untuk penanganan pendemi virus korona atau Covid-19. Tahap pertama Rp250 miliar bisa dicairkan hingga Juni 2020.
Dari dana tahap pertama itu, DPRD Sulsel mendapat jatah Rp15 miliar. Jika dirata-ratakan untuk 85 anggota Dewan, setiap orang mengelola Rp176 juta.
"Kami minta Rp15 miliar khusus (dikelola) anggota DPRD Sulsel. Dari situ akan ada bagian untuk tiap-tiap anggota dewan bagi dapilnya. Bagian saya akan saya bawa ke Kabupaten Barru," ujar Andi Ina Kartika Sari, Ketua DPRD Sulsel.
Andi Ina yang memang berasal dari Barru sudah menyalurkan bantuannya. Bantuan diserahkan langsung di posko Gugus Tugas dan Media Center dan telah diterima Bupati Barru, Suardi Saleh.
"Kami memberikan 125 alat pelindung diri (APD), baju dan masker N19. Saya titip untuk BPBD dan Gugus Tugas. Silakan diatur untuk dibagikan bagi ke dokter ataupun tenaga medis di seluruh kecamatan," akuinya.
Ina menyebutkan saat ini APD sangat dibutuhkan tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menangani Covid-19. Selain itu, Andi Ina juga menyerahkan beberapa bantuan sembako yang selanjutnya akan dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Terutama bagi kaum duafa atau mereka yang tak berkecukupan dari segi ekonomi.
Dalam kesempatan ini, Andi Ina berjanji untuk selalu memperhatikan Kabupaten Barru. Termasuk akan memperjuangkan bantuan dari pemerintah provinsi agar bisa meringankan beban pemerintah daerah menangani wabah corona. "Insya Allah, kabupaten Barru ini konsentrasi saya terkait musibah Covid-19 ini," jelas politikus Partai Golkar itu.
Sebelumnya, Pemkab Barru mendapat bantuan dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PHDI) Sulawesi Selatan Bagian Barat. Mereka menyumbangkan APD. (OL-09)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
KEPOLISIAN Daerah Sulawesi Selatan berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang diduga telah mencuri sekitar 100 unit sepeda motor.
PESAWAT ATR yang hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, dipastikan merupakan pesawat patroli maritim yang disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros, Kemenhub Buka Crisis Center di Bandara Sultan Hasanuddin
TIM SAR gabungan dari TNI dan Basarnas kini memusatkan pencarian di kawasan pegunungan kars, Kecamatan Leang-leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
SEBUAH pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport dengan 11 orang di dalamnya hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1).
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan hingga kini belum dapat mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved