Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEDIKITNYA 12.000 kepala keluarga (KK) termasuk warga miskin baru di luar kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) menerima bantuan sosial dari pemerintah sebesar Rp500 ribu per KK. Rinciannya bantuan sembako senilai Rp350 ribu dan uang Rp150 ribu dalam bentuk tunai. Adapun kuota penerima bantuan yang ditetapkan oleh Pemprov Jawa Barat sebanyak 28.000 kepala keluarga.
"Karenanya kami mencari tambahan dana dari alokasi dana desa dari pemerintah pusat, ditambah dana desa dari pemerintah kabupaten," kata Camat Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Ade Sukma, Senin (13/4).
Dalam penanggulangan wabah virus korona, Kecamatan Jatinangor juga membentuk Posko Penanggulangan Covid-19 dan menerapan operasi wilayah, antara lain Satpol PP dan petugas kecamatan membubarkan kerumunan di malam hari, menyemprot disinfektan dan menyalurkan bantuan sosial.
baca juga: Bawa Penumpang Positif Covid-19, KM Kelud akan Dikarantina
"Serta sosialisasi oleh petugas dinas kesehatan kepada masyarakat tentang virus korona," tambah Ade Sukma.
Selain bantuan sosial, Kabupaten Sumedang juga akan mengajukan penetapan Pembatasan Sosial Besar-Besaran (PSBB) kepada Kementerian Kesehatan melalui Pemprov Jawa Barat. (OL-3)
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved