Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
GUBERNUR Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar mengalokasikan anggaran khusus dan mengerahkan sumber daya dalam upaya memerangi wabah virus korona.
"Kita perlu mengerahkan semua sumber daya, termasuk penyediaan anggaran khusus untuk penanganan korona. Semua pihak harus bersatu pemerintah, swasta (dunia usaha) dan masyarakat," tegas Sahbirin Noor, Jumat (3/4).
Pemda juga diminta menyediakan fasilitas kesehatan dan bantuan sosial berupa sembako bagi masyarakat terdampak. Gubernur juga menyinggung kondisi kurangnya APD dan alat rapid test di daerah. Untuk itu daerah diharapkan dapat membuat inovasi dan kreasi terutama dalam penyediaan APD. Terkait penanganan wabah virus korona ini Pemprov Kalsel telah menganggarkan dana khusus sebesar Rp56 miliar.
Pada bagian lain data terakhir Jumat (3/4) dari Gugus Tugas Tanggap Darurat Penanganan Virus Korona Kalsel menyebutkan jumlah ODP di Kalsel terus bertambah menjadi 1.356 orang. Sedangkan pasien dalam pengawasan (PDP) berkurang menjadi lima orang dan pasien positif korona sebanyak delapan orang. Namun dikabarkan ada satu pasien PDP yang meninggal dunia di RSUD Ulin Banjarmasin kemarin.
baca juga: Pemkab Banyumas Siapkan Rp30 Miliar untuk Jaring Pengaman Sosial
Sementara pihak Kanwil Hukum dan HAM Kalsel akan menerapkan program asimiliasi dan integrasi dalam upaya pencegahan virus korona kepada 1.836 orang narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan di Kalsel.
Kabag Program dan Humas, Kanwil Hukum dan HAM Kalsel, Mawardi Amin mengatakan kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menkumham Nomor 10/2020 dan Keputusan Menkumham Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 yang mengatur soal pengeluaran atau pembebasan narapidana dan napi anak lewat program asimiliasi dan integrasi dalam upaya pencegahan virus korona. (OL-3)
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Koperasi tersebut antara lain di Kota Banjarmasin yaitu Kelurahan Telawang, Basirih, dan Kuin Cerucuk dan satu koperasi dari Kabupaten Banjar, Kelurahan Indra Sari.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
SEKOLAH Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan segera beroperasi. Sebanyak 225 calon siswa berhasil lolos seleksi sekolah rakyat untuk jenjang SMP dan SMA
Data Kementerian UMKM mencatat hingga pertengahan Juni 2025 total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong masuknya investasi hijau (green investment) sebagai pengganti investasi sektor pertambangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved