Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
POLDA Kalimantan Selatan meraih penghargaan Ombudsman di bidang pelayanan publik yang responsif, inovatif dan pioner sepanjang 2019. Selain Polda Kalsel, Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalsel juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel terhadap pelayanan publik. Penghargaan atau apresiasi diberikan dalam rangka HUT Ombudsman RI ke-20 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalsel, di Plaza Smart City Menara Pandang tepi Sungai Martapura Kota Banjarmasin, Selasa (10/3).
Penyelenggara pelayanan publik yang meraih penghargaan diantaranya Polda Kalsel, Pemko Banjarmasin, Pemko Banjarbaru, Polres Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalsel, Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.
ketua Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Nurhalis Majid mengatakan Ombudsman memiliki wewenang untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang 25/2009.
"Apresiasi ini kami berikan setelah kami melihat langsung ke lapangan, langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah dan instansi lainnya," katanya.
baca juga: BNN Jambi Bekuk Penyelundup 4,9 Kg Sabu Solmi | Nusantara
Piagam penghargaan kepada Polda Kalsel diterima Dirlantas Polda Kalsel Kombes Andi Azis Nizar atas Respon Pengaduan Layanan Kepolisian Tercepat. Sementara Polres Banjarbaru diterima oleh Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso, atas Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kapolda Kalsel Irjen Yazid Fanani, mengucapkan terimakasih atas penilaian capaian kinerja Polda Kalsel dan jajaran ini. Piagam penghargaan ini milik seluruh anggota Polri di Kalsel.
"Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 2019 ini akan kami jadikan semangat untuk bertugas dan bekerja lebih baik, profesional modern demi meningkatkan kepercayaan, terutama dalam melayani masyarakat," ungkapnya. (OL-3)
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat ekosistem industri halal di wilayah tersebut guna meningkatkan daya saing global industri dan UMKM.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Dokumen tersebut mencakup kajian mendalam mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Sorong dan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Selain sistem pembayaran, evaluasi juga menyentuh aspek kenyamanan penumpang yang mengantre atau menunggu di stasiun.
Keberhasilan menyelamatkan aset negara sebesar Rp1,6 triliun menjadi catatan penting dalam pengawasan di sektor perekonomian.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih belum konsisten lantaran warga di Sumatera Barat belum memperoleh informasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved