NURDIN Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman sudah 1,5 tahun menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Dan selama mereka menjabat, mutasi atau pergantian posisi jabatan di lingkup Pemprov Sulsel terus bergulir.
Sayangnya, setiap mutasi yang dilakukan selalu gaduh alias bermasalah. Mulai dari pelantikan ratusan pejabat yang dianulir Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kemendagri, pelantikan jelang tengah malam, hampir 100 pejabat non job, orang mati dilantik jadi kepala bidang, hingga kepala dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mundur
dan minta menjadi pejabat fungsional.
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah pun berdalih, apa yang dilakukannya semua sudah sesuai prosedur. Ia juga membantah jika melakukan bersih-bersih pejabat.
"Kami ini, hanya ingin pemerintahan yang efisien dan terukur, makanya dilakukan perampingan," dalihnya.
Tapi, dalam sebuah diskusi bertajuk Rumpi sambi Ngopi, dan mengangkat tema, Dendan Politik dibalik Mutas?', yang digelar Gegara Institute di salah satu warkop di bilangan Jalan Toddopuli Raya, Makassar, pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Prof Aminuddin Ilmar punya pendapat berbeda.
"Kalau saya melihat bukan pada dendam politik, tapi lebih pada jual beli jabatan. Karena kita harus tetap melihat rambu yang ada. Kalau ada nomenklatur yang berubah, ia harus melihat konteks, menyederhanakan dan merampingkan itu berbeda," jelas Ilmar, Rabu (4/3).
Ilmar tidak mempersoalkan mutasi yang terjadi, selama dilakukan sesuai prosedur dan objektif.
"Nah, apakah ada dendam politik? Itu bisa dilihat dalam praktiknya, mutasi lebih dari 100 orang, bahkan sampai 600 orang. Yang jadi pertanyaan, apakah memang butuh penyegaran sama sekali?," seru Ilmar.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle melihat ada dinamika pemerintahan di Pemprov Sulsel yang tidak dikelola dengan baik. Terbukti dengan banyaknya laporan yang masuk ke dirinya, khusuanya Komisi A, terkait mutasi-mutasi yang terjadi di Pemprov Sulsel.
"Manajemen ASN yang tidak berjalan di Pemprov Sulsel. Mereka melakukan assesmen, tapi itu tidak menjadi dasar untuk menilai layak tidaknya seseorang menduduki sebuah jabatan. Ada mekanisme yang tidak jalan. Mudah-mudahan ini tidak terus menerus terjadi, tapi kami sudah beri peringatan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," urai Selle.
Sementara itu, pengamat komunikasi dan politik Universitas Hasanuddin, Hasrullah menilai jika tiap ada mutasi terjadi kegaduhan, itu adalah cerminan pemerintahan di sana. Sehingga pemimpin di Sulsel harus belajar menghadirkan pemerintahan yang sehat.
"Gubernur sekarang harus belajar dari pemimpin sebelumnya, menjadikan lawan politiknya sebagai kawan dalam menjalankan pemerintahan. Ini yang tidak ada sama pak Nurdin Abdullah saat ini. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang sinergi dengan semua unsur dan golongan," seru Hasrullah.
baca juga: Masyarakat Diminta Ikut Awasi Dana Desa
Ia menambahkan jika sudut pandang dalam pemerintahan itu adalah keterwakilan, jadi semua harus ada. Dan di sana kepala daeeah harus betul-betul melihat fungsi public relation.
"Orang yang direkrut jangan hanya tahu ber-medsos (media sosial), tapi harus juga spin doctor. Manfaatkan humas untuk menjelaskan apa yang terjadi," tutup Hasrullah. (OL-3)
