Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
NURDIN Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman sudah 1,5 tahun menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Dan selama mereka menjabat, mutasi atau pergantian posisi jabatan di lingkup Pemprov Sulsel terus bergulir.
Sayangnya, setiap mutasi yang dilakukan selalu gaduh alias bermasalah. Mulai dari pelantikan ratusan pejabat yang dianulir Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kemendagri, pelantikan jelang tengah malam, hampir 100 pejabat non job, orang mati dilantik jadi kepala bidang, hingga kepala dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mundur
dan minta menjadi pejabat fungsional.
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah pun berdalih, apa yang dilakukannya semua sudah sesuai prosedur. Ia juga membantah jika melakukan bersih-bersih pejabat.
"Kami ini, hanya ingin pemerintahan yang efisien dan terukur, makanya dilakukan perampingan," dalihnya.
Tapi, dalam sebuah diskusi bertajuk Rumpi sambi Ngopi, dan mengangkat tema, Dendan Politik dibalik Mutas?', yang digelar Gegara Institute di salah satu warkop di bilangan Jalan Toddopuli Raya, Makassar, pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Prof Aminuddin Ilmar punya pendapat berbeda.
"Kalau saya melihat bukan pada dendam politik, tapi lebih pada jual beli jabatan. Karena kita harus tetap melihat rambu yang ada. Kalau ada nomenklatur yang berubah, ia harus melihat konteks, menyederhanakan dan merampingkan itu berbeda," jelas Ilmar, Rabu (4/3).
Ilmar tidak mempersoalkan mutasi yang terjadi, selama dilakukan sesuai prosedur dan objektif.
"Nah, apakah ada dendam politik? Itu bisa dilihat dalam praktiknya, mutasi lebih dari 100 orang, bahkan sampai 600 orang. Yang jadi pertanyaan, apakah memang butuh penyegaran sama sekali?," seru Ilmar.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle melihat ada dinamika pemerintahan di Pemprov Sulsel yang tidak dikelola dengan baik. Terbukti dengan banyaknya laporan yang masuk ke dirinya, khusuanya Komisi A, terkait mutasi-mutasi yang terjadi di Pemprov Sulsel.
"Manajemen ASN yang tidak berjalan di Pemprov Sulsel. Mereka melakukan assesmen, tapi itu tidak menjadi dasar untuk menilai layak tidaknya seseorang menduduki sebuah jabatan. Ada mekanisme yang tidak jalan. Mudah-mudahan ini tidak terus menerus terjadi, tapi kami sudah beri peringatan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," urai Selle.
Sementara itu, pengamat komunikasi dan politik Universitas Hasanuddin, Hasrullah menilai jika tiap ada mutasi terjadi kegaduhan, itu adalah cerminan pemerintahan di sana. Sehingga pemimpin di Sulsel harus belajar menghadirkan pemerintahan yang sehat.
"Gubernur sekarang harus belajar dari pemimpin sebelumnya, menjadikan lawan politiknya sebagai kawan dalam menjalankan pemerintahan. Ini yang tidak ada sama pak Nurdin Abdullah saat ini. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang sinergi dengan semua unsur dan golongan," seru Hasrullah.
baca juga: Masyarakat Diminta Ikut Awasi Dana Desa
Ia menambahkan jika sudut pandang dalam pemerintahan itu adalah keterwakilan, jadi semua harus ada. Dan di sana kepala daeeah harus betul-betul melihat fungsi public relation.
"Orang yang direkrut jangan hanya tahu ber-medsos (media sosial), tapi harus juga spin doctor. Manfaatkan humas untuk menjelaskan apa yang terjadi," tutup Hasrullah. (OL-3)
DARI semua kabupaten yang dilanda bencana hidrometeorologi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai, yang terparah, lantaran dikepung angin puting beliung, longsor, dan banjir.
BENCANA hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan angin puting beliung melanda sejumlah kabupaten, seperti Bone, Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng di Sulawesi Selatan pada Sabtu, (5/7).
Sistem pembayaran digital QRIS Tap ditargetkan mendukung percepatan digitalisasi pembayaran di Sulawesi Selatan
PEMERINTAH Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan (Sulsel), resmi memberlakukan jam malam bagi seluruh pelajar.
SEBANYAK 27 unit Bus Trans Sulsel (Sulawesi Selatan) dari DAMRI (Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia) akan dioperasikan oleh Pemprov Sulsel, pada Selasa 9 Juli 2025 mendatang
Jelajahi profil Sulawesi Selatan: daftar kabupaten, suku utama seperti Bugis dan Makassar, serta jumlah penduduk terbaru.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Iwan Kurniawan memutasi 7 Kapolres dan 3 pejabat utama di lingkungan Polda Kalteng.
ATURAN yang melarang kepala daerah terpilih melakukan penggantian pejabat daerah selama enam bulan sejak pelantikannya dan harus mendapatkan persetujuan menteri, digugat ke MK
WACANA ingin melakukan mutasi atau pergantian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) oleh Penjabat (Pj) Bupati/Wali Kota di Aceh menjelang berakhirnya masa jabatan mereka dinilai salah langkah.
SK tersebut diduga untuk menutupi adanya mal administrasi dalam SK rotmut sebelumnya yang tidak mematuhi masa berlaku Surat Pertimbangan Teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pengajar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyatakan mutasi atau penggantian pejabat oleh kepala daerah petahana menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) melanggar undang-undang.
Mentan Andi Amran merotasi sejumlah pejabat di Kementan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved