Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KEJAKSAAN Agung Republik Indonesia menargetkan seluruh kantor kejaksaan negeri di seluruh Indonesia pada 2020 diharuskan menerapkan sistem integrasi Case Management System (CMS). CMS merupakan sistem integrasi data antar penegak hukum. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas. Staf Ahli Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tony Tribagus Spontana, menyampaikan hal itu saat berkunjung sekaligus monitoring di Kejari Brebes, Jawa Tengah, Selasa (3/3).
"Ini harus menjadi perhatian, paling tidak di 500 lebih kantor kejaksaan negeri di seluruh Indonesia mulai menerapkan sistem CMS ini," ujar Tony.
Ia menerangkan sistem CMS yang akan diterapkan akan terintegrasi secara nasional.
"Jadi dengan CMS ini seluruh Kejari nanti wajib input data. Karena Kejagung sudah melakukan pelatihan. Jadi tidak ada kata lain untuk tidak menerapkan sistem CMS ini," ucapnya.
Tony menyebutkan melalui sistem CMS akan dapat diketahui kinerja setiap kejaksaan di seluruh Indonesia.
"Nah kinerja dapat langsung dimonitor oleh staf Kepresidenan dan Menkopolhukam," terangnya.
Dengan integrasi melalui sistem CMS juga bertujuan untuk memastikan reformasi birokrasi di semua lembaga kementerian, termasuk Kejaksaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Menurut Tony terkait kesiapan Kejari Brebes menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM). WBK maupun WBBM bukan sekadar prestasi yang wajib diraih. Lebih dari itu, di setiap predikat yang didapat, ada komitmen dari instansi tersebut untuk memperbaiki diri, baik dari sistem maupun individu.
"Dari 35 kejaksaan negeri di Jawa Tengah, hari ini baru Kejari Brebes yang akan meraih predikat WBBM. Saya yakin tahun ini Kejari Brebes bisa meraih predikat itu," jelasnya.
Dia juga mengapresiasi Kejari Brebes karena dinilai memiliki komitmen yang kuat menuju WBK dan WBBM.
baca juga: Penumpang Luar Negeri ke Pekanbaru Menurun Akibat Korona
"Kabupaten Brebes ini bisa menjadi role model untuk wilayah lain di Jawa Tengah dimana ada ciri khas perkembangan WBK," puji Tony.
Sejumlah keunggulan yang dimiliki Kejari Brebes yakni desain serta perubahan di seluruh area. Bahkan, ada hal baru yang dapat dikembangkan menjadi inovasi berbasis optimalisasi pelayanan. (OL-3)
program ini tetap dijalankan, sebagai komitmen dalam penguatan integritas di semua lini dan sektor.
Diduga kapal berasal dari luar Pulau Jawa dan hanyut terbawa arus laut hingga akhirnya terdampar di wilayah pesisir pantai Brebes.
KABUPATEN Brebes, Jawa Tengah, akan mengekspor bawang merah sebanyak 11.800 ton ke tiga negara di Asia Tenggara pada tahun 2025. Ekspor ini akan dimulai saat Festival Bawang Merah Brebes .
Pada hari terakhir Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) hanya sejumlah guru yang siap melayani pendaftaran. Namun, tak nampak para calon siswa yang datang mendaftar.
Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, telah terbentuk 100%. Ini menjadikan Brebes, sebagai kabupaten kedua di Jawa Tengah yang Kopdes-nya telah terbentuk seluruhnya.
Melalui program Beresi Pupuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes meresmikan Kios Pupuk Lengkap (KPL) Unggul Perkasa di Desa Limbangan, Kecamatan Kersana, Brebes.
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto merespons soal kebijakan pengamanan oleh prajurit TNI untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved