Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
WALI Kota Makassar periode 2014-2019, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto memastikan bakal maju kembali pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 lewat jalur partai politik, setelah sebelumnya sempat mengambil user aplikasi silon (Sistem info pencalonan) untuk perseorangan.
Danny Pomanto menegaskan itu dalam Musyawarah Rakyat, dengan tema 'Tungguma' (Tunggu Saya), di Gedung Celebes Convention Center (CCC), Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan Sabtu (22/2), yang dihadiri hampir 5.000 peserta.
"Sudah saya putuskan tadi, rakyat meminta untuk saya maju melalui jalur partai. Itu rakyat yang meminta makanya saya siap maju melalui dukungan partai. Kita persatukan rakyat dan parpol" seru Danny, yang pada Pilkada 2018 sempat maju lewat jalur perseorangan, meski pencalonannya kemudian dianulir Mahkamah Agung.
Pada musyawarah yang berlangsung meriah tersebut, Danny pun menerima surat rekomedasi persetujuan dari Partai NasDem, yang diserahkan langsung Sekertaris DPW NasDem Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrief dan Ketua DPC NasDem Makassar, Rahmatika Dewi, yang juga disaksikan sejumlah pimpinan parati politik di Sulsel yang hadir di kegiatan itu.
Dengan dukungan NasDem, Danny yakin, kekuatan partai bisa membawanya memenangkan perolehan suara terbanyak sebagai calon kepala daerah nanti.
"Insya Allah kita bersama rakyat, bersama dukungan partai khususnya NasDem untuk maju bersama-sama dan membawa Makassar menjadi dua kali tambah baik," ujar Danny.
Danny mengaku, dukungan partai menjadi spirit baginya agar mampu bekerja lebih keras dalam perjalanan menuju Pilkada Makassar. Meski, hingga saat ini, dia belum sama sekali menentukan siapa yang akan berperan mendampinginya sebagai kandidat wakil wali kota.
"Untuk wakil saya serahkan semuanya kepada partai koalisi. Tunggu tanggal mainnya saja. Karena saya tidak bisa tentukan. Intinya semua keputusan saya serahkan kepada partai. Kita ada 14 hari cari partai untuk mencukupkan kursi," lanjut Danny.
Di sisi lain lanjut Danny, dia juga tidak menutup pintu jika terdapat partai-partai lain yang ingin mendukung dan mengsungnya. Sejauh ini disebutkan Danny sejumlah partai, telah memberikan sinyal untuk berkoalisi dengannya. Di antaranya, Partai Golkar, PPP, Demokrat dan PDIP.
"Kalau sinyal jelas. Saya juga sering, intens komunikasi membangun pembicaraan dengan mereka (petinggi partai). Insya Allah dukungan dari mereka kita masih harapkan," ungkap Danny.
Bahkan, Musyawarah Rakyat Danny Pomanto, itu tampak dihadiri Ketua DPD I Golkar Sulsel dan DPD II Golkar Makassar Nurdin Halid dan Farouk M Beta, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo, Ketua DPW Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali, Ketua DPW PDIP Makassar dan Ketua PPP Makassar.
Usai menyerahkan rekomendasi ke Danny, di hadapan para elit politik partai, Syaharuddin Alrif menegaskan, pihaknya membuka ruang bagi partai-partai lainnya yang ingin bergabung dalam koalisi dan memenangkan Danny Pomanto di pilkada.
Dengan catatan ditegaskan Syaharuddin, partai pendukung tidak berkhianat. "Kita tetap membuka pintu untuk koalisi. Jangan main dua kaki. Jangan mengkhianati apa yang telah diperjuangkan bersama, jangan setengah-setengah sebelum nanti kita tendang keluar dari koalisi ini," tegasnya.
Syaharuddin juga meminta agar seluruh jajaran partai NasDem, bergerak berjuang bersama-sama untuk kemenangan Danny Pomanto sebagai Wali Kota Makassar periode mendatang. "Jangan ada mbalelo, kalau main dua kaki, silahkan angkat kaki dari NasDem," tandasnya. (LN/OL-09)
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai ajang mempererat solidaritas dan empati sosial.
Wesly mengutarakan, sektor pertanian di Kota Pematangsiantar memiliki luas lahan sawah 1.279 Ha, didukung sumber daya alam yang memadai, harus bisa dimanfaatkan secara optimal.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dalam momentum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
DPRD Jakarta telah melakukan fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya, menekankan bahwa perbaikan tata pelayanan publik harus menjadi tujuan utama.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved