Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
NASIB menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, dalam Pemilihan Wali Kota Medan, Sumatra Utara, masih menanti keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pasalnya, PDIP menyerahkan kepada Megawati perihal penentuan calon kepala daerah yang akan diusung.
Baca juga: Jokowi Janji Tak Mau Ikut dalam Kegiatan Politik Gibran dan Bobby
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menyerahkan keputusan akhir kepada Megawati.
"Kami akan putuskan dalam waktu dekat. Itu adalah kewenangan dari Ibu Ketua Umum. Tugas kami menyiapkan peta politik. Tetapi demokrasi yang dibangun PDIP, keputusan diambil DPP, seluruh kader partai, anggota, wajib untuk menaati itu. Itu demokrasi yang dipimpin oleh ideologi," kata Hasto melalui keterangan resmi, Sabtu (8/2).
Baca juga: Soal Dinasti Politik, Jokowi: Cari Partai Aja Kesulitan
Dia memaparkan, untuk pemilihan kepala daerah di Kota Medan, ada beberapa nama. Termasuk, pelaksana tugas (Plt) Wali kota Medan Akhyar Nasution.
"Ada sejumlah nama calon wali kota Medan yang mencuat. Dari internal ada Akhyar. Ada juga Bobby Nasution yang mendaftar. Begitupun sejumlah tokoh lain," ujar Hasto.
Baca juga: Presiden tidak akan Kampanye untuk Anggota Keluarga
PDIP, tambah Hasto, akan mencari orang yang betul-betul memberikan komitmen terhadap hal itu. "Selain itu, nanti setiap calon akan kami didik serta disiapkan melalui sekolah partai," tandasnya. (X-15)
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
PERSATUAN Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (Perbakin) Sumatra Utara membela Kepala Dinas PUPR Sumatra Utara (Kadis PUPR Sumut) Topan Ginting perihal kepemilikan senjata api.
Dalam pelantikan itu, Bobby menyampaikan empat pesan utama yang wajib dipegang para pejabat yang dilantik.
KPKĀ masih mendalami informasi terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikan menjawab desakan untuk memanggil Bobby Nasution
WACANA menjadikan Topan Obaja Putra Ginting sebagai justice collaborator mencuat usai kasus dugaan korupsi pembangunan jalan senilai Rp231,8 miliar menyeret namanya.
Pakar mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib memeriksa Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Sumut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved