Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
NASIB menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, dalam Pemilihan Wali Kota Medan, Sumatra Utara, masih menanti keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pasalnya, PDIP menyerahkan kepada Megawati perihal penentuan calon kepala daerah yang akan diusung.
Baca juga: Jokowi Janji Tak Mau Ikut dalam Kegiatan Politik Gibran dan Bobby
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menyerahkan keputusan akhir kepada Megawati.
"Kami akan putuskan dalam waktu dekat. Itu adalah kewenangan dari Ibu Ketua Umum. Tugas kami menyiapkan peta politik. Tetapi demokrasi yang dibangun PDIP, keputusan diambil DPP, seluruh kader partai, anggota, wajib untuk menaati itu. Itu demokrasi yang dipimpin oleh ideologi," kata Hasto melalui keterangan resmi, Sabtu (8/2).
Baca juga: Soal Dinasti Politik, Jokowi: Cari Partai Aja Kesulitan
Dia memaparkan, untuk pemilihan kepala daerah di Kota Medan, ada beberapa nama. Termasuk, pelaksana tugas (Plt) Wali kota Medan Akhyar Nasution.
"Ada sejumlah nama calon wali kota Medan yang mencuat. Dari internal ada Akhyar. Ada juga Bobby Nasution yang mendaftar. Begitupun sejumlah tokoh lain," ujar Hasto.
Baca juga: Presiden tidak akan Kampanye untuk Anggota Keluarga
PDIP, tambah Hasto, akan mencari orang yang betul-betul memberikan komitmen terhadap hal itu. "Selain itu, nanti setiap calon akan kami didik serta disiapkan melalui sekolah partai," tandasnya. (X-15)
POLISI menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram yang dikirim dari Sumatra Utara (Sumut) menggunakan bus angkutan umum dengan modus sebagai oleh-oleh.
BMKG beri peringatan dini potensi hujan lebat di Sumatra Utara pada Rabu (18/2). Cek wilayah terdampak mulai dari Medan hingga Simalungun di sini.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Penilaian itu muncul seiring alokasi dana Rp28 miliar dalam APBD Sumut 2026 untuk kegiatan seremonial yang digelar empat kali setahun.
Boyamin menyebut KPK pilih kasih kepada sejumlah saksi dalam kasus rasuah pembangunan jalan di Sumatra Utara.
GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Sumut pada 2026 sebesar 7,9 persen atau menjadi Rp3.228.971 daripada 2025.
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2026 sebesar Rp3.228.971.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Sumut.
KPK tidak mau menyampuri keputusan Dewas yang mengusut laporan tersebut. Tapi, KPK mengeklaim penyidik sampai jaksa tidak melakukan kesalahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved