Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRES Sampang, Jawa Timur, menahan bendahara Desa Banjar Talelah, Kecamatan Camplong, Sampang, Lamis (29/1). Pria berinisial BA itu ditahan atas dugaan korupsi dana desa dan anggaran dana desa di desanya. Kepala Satreskrim Polres, Ajun Komisaris Riki Donaire Piliang, mengatakan BA ditahan dengan cara dijemput paksa di rumahnya setelah dinilai mangkir dari dua kali pemanggilan tanpa ada alasan yang jelas.
"Benar. Kami lakukan jemput paksa untuk memudahkan proses hukum karena sudah dua kali mangkir meski dipanggil secara patut," kata Riki, Kamis (30/1).
Riki menjelaskan, BA diduga melakukan korupsi dana desa dan anggaran dana desa dengan cara memalsukan tanda tangan dan stempel desa. Kasus itu terungkap setelah dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan desa.
baca juga: PLTU Cirebon Unit II Ditargetkan Beroperasi 2022
Polisi, kata dia, masih terus mendalami kasus tersebut, terutama untuk menentukan nilai dana yang diselewengkan serta mencari pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.
"Kasus ini bukan hanya penyimpangan penggunaan dana, melainkan juga pemalsuan. Kami masih mendalami kasus ini," katanya. (OL-3)
Kepolisian Norwegia resmi menjerat eks PM Thorbjørn Jagland dengan tuduhan korupsi berat terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Bagi publik, pencantuman pasal TPPU adalah simbol keseriusan negara; sebuah pesan bahwa pelaku tidak hanya akan dipenjara, tetapi harta hasil kejahatannya pun akan dikejar hingga akarnya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit fiktif di PT BPR Intan Jabar, Kabupaten Garut.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved