Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT), Melkiades Laka Lena menyebutkan bakal calon kepala daerah 2020 yang mendaftar di partai tersebut tidak dikenakan biaya apapun. Kecuali sumbangan atau urunan yang diberikan para bakal calon kepala daerah untuk urusan teknis proses pelaksanaan para bakal calon kepala daerah.
Di antaranya mendanai survei elektabilitas bakal calon, kampanye hingga honor saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Kontribusi tersebut bersifat gotong royong, dan sudah biasa berlaku di Partai Golkar.
"Jika pengurus partai Golkar ketahuan dan terbukti terima mahar, akan dipecat. Calon kepala daerah yang berikan mahar juga akan dicoret," kata Melkiades Laka Lena di Kupang, Minggu (22/12/2019).
Menurutnya, sampai Desember 2019, Partai Golkar telah menerima pendaftaran 104 bakal calon bupati dan wakil bupati yang maju di sembilan kabupaten yang menggelar pilkada pada 2020. Ratusan bakal calon tersebut tidak dikenakan biaya saat melakukan pendaftaran. Begitu juga saat menerima Surat Keputusan (SK) penetapan sebagai calon bupati yang diusung Partai Golkar.
"Calon tidak boleh kasih mahar dan pengurus juga tidak boleh terima mahar," tambahnya.
baca juga: Gerhana Matahari Cincin Bertepatan 15 Tahun Gempa Tsunami Aceh
Pada 2020, sebanyak sembilan kabupaten di NTT akan menggelar pilkada yakni Sumba Barat, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sumba Timur, Sabu Raijua, Timor Tengah Utara, Malaka, dan Belu. Dari sembilan kabupaten tersebut, Melkiades mengatakan, Golkar NTT bakal mendapat dukungan terbanyak di enam kabupaten. Selain Golkar, Partai NasDem juga tidak memberlakukan mahar bagi bakal calon kepala daerah yang mendaftar di partai tersebut. (OL-3)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved