Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat tengah serius mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020. Menyukai foto atau status salah satu calon peserta Pilkada di media sosial bisa menjerat para ASN tidak netral.
"Misalnya ASN untuk like saja di media sosial itu bisa saja dijerat," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi, di sela acara media gathering Bawaslu Karawang dengan wartawan di Karawang, Jabar, Minggu (24/11).
Zaki menjelaskan, Bawaslu tengah fokus menyoroti netralitas ASN dalam Pilkada 2020 di Jawa Barat. Pasalnya, beberapa petahana maju dalam Pilkada di delapan kabupaten/kota.
"Kita harus ketahui, petahana maju. Maka kerawanan netralitas ASN ini memang harus diawasi," katanya.
Baca juga: Proyek Siluman IPAL Pekanbaru Resahkan Warga
Ia menyebutkan pada Pilkada sebelumnya, Bawaslu sendiri menemukan ada enam pelanggaran yang melibatkan ketidaknetralan ASN.
"Kasusnya kita laporkan kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara ), nanti biar mereka yang memutuskan sanksinya apa," katanya.
Menurut Zaki, media sosial tetap akan menjadi perang sejumlah calon dalam Pilkada 2020. Untuk itu, Bawaslu Jawa Barat pun bakal menyiapkan tim patroli khusus media sosial.
"Medsos ini menjadi bagian dari pengawasan kita. Kita akan melakukan patroli khusus untuk medsos untuk membidik pelanggar-pelanggar pemilu," katanya. (OL-1)
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) diperkirakan akan rampung dalam waktu sekitar satu pekan ke depan.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
TERNYATA fenomena honorer tidak hanya terdapat di lingkungan guru di persekolahan, di lingkungan perguruan tinggi pun telah lazim terjadi.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved