Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PERAN kader Partai NasDem di DPRD Kabupaten Demak, Jawa Tengah, diganjal bukan hanya saat penyusunan alat kelengkapan dewan, yang membuat NasDem dengan enam kursi dewan tidak memperoleh satu pun kursi ketua.
Mereka bahkan dihambat sejak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif meskipun akhirnya tetap melaju menduduki kursi dewan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.
Salah satunya dalam upaya pembangunan kembali jembatan sepanjang 10 meter di atas Sungai Teleng yang menghubungkan Desa Werdoyo dengan Desa Mangunan Lor dan Desa Mijen, Kecamatan Kebonagung. Upaya pembangunan jembatan yang miring, rapuh, dan membahayakan tersebut selama tiga tahun terakhir selalu kandas.
Terakhir, menjelang Pemilu 2019, pembangunan jembatan yang vital untuk dilintasi angkutan hasil bumi itu kembali diajukan tiga kepala desa terkait dan mantan Kepala Desa Mijen, Martono. Saat itu Martono yang kader Partai NasDem akan maju menjadi caleg DPRD Demak periode 2019-2024.
Usul yang telah direspons baik oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Demak dengan pengajuan anggaran Rp1 miliar itu ternyata dicoret dari daftar proyek prioritas. Padahal sudah disetujui dalam musrenbang.
"Saya kaget ketika sudah duduk di kursi dewan karena pembangunan jembatan itu tidak ada dalam daftar proyek tahun ini," kata Martono yang pada pemilu lalu memperoleh 3.658 suara.
Karena pembangunan kembali jembatan Sungai Teleng tidak ada di daftar proyek Pemkab Demak, ujarnya, ia segera menghubungi Dinas PU untuk mempertanyakan.
"Saya tambah kaget karena menurut Dinas PU ang-garan pembangunan sudah diajukan, tetapi dicoret oleh DPRD Demak (periode 2014-2019) saat saya masih berju-ang untuk mendulang suara pileg melalui NasDem," tambah Martono.
Kondisi kader Partai NasDem di DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, juga sama. NasDem yang memiliki wakil terbanyak di DPRD Timor Tengah Utara tidak memperoleh posisi pimpinan ataupun wakil saat penyusunan alat kelengkapan dewan. (AS/PO/N-1)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengoperasikan pompa air tenaga surya berkapasitas total 2 x 125 liter per detik sebagai bagian dari sistem pengendalian rob dan banjir.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah memerintahkan sekolah untuk mengembalikan uang yang sudah ditarik dari orangtua siswa serta dilarang mengulangi perbuatan tersebut.
Sekolah juga diperintahkan untuk segera mengembalikan seluruh uang yang telah ditarik dari orang tua siswa
Fokus utama penanganan banjir ini dengan mendirikan dapur umum dan posko kesehatan untuk memastikan warga tidak kelaparan dan faskes bisa diakses
Lewat program PLN Peduli, PLN menanam 72.400 mangrove di pesisir Semarang dan Demak untuk tanggulangi abrasi, dukung ketahanan pangan, dan wujudkan Net Zero Emissions.
Para pelaku lalu mengedarkannya dengan membelanjakan di pasar-pasar tradisional di Demak, Jawa Tengah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved