PERAN kader Partai NasDem di DPRD Kabupaten Demak, Jawa Tengah, diganjal bukan hanya saat penyusunan alat kelengkapan dewan, yang membuat NasDem dengan enam kursi dewan tidak memperoleh satu pun kursi ketua.
Mereka bahkan dihambat sejak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif meskipun akhirnya tetap melaju menduduki kursi dewan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.
Salah satunya dalam upaya pembangunan kembali jembatan sepanjang 10 meter di atas Sungai Teleng yang menghubungkan Desa Werdoyo dengan Desa Mangunan Lor dan Desa Mijen, Kecamatan Kebonagung. Upaya pembangunan jembatan yang miring, rapuh, dan membahayakan tersebut selama tiga tahun terakhir selalu kandas.
Terakhir, menjelang Pemilu 2019, pembangunan jembatan yang vital untuk dilintasi angkutan hasil bumi itu kembali diajukan tiga kepala desa terkait dan mantan Kepala Desa Mijen, Martono. Saat itu Martono yang kader Partai NasDem akan maju menjadi caleg DPRD Demak periode 2019-2024.
Usul yang telah direspons baik oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Demak dengan pengajuan anggaran Rp1 miliar itu ternyata dicoret dari daftar proyek prioritas. Padahal sudah disetujui dalam musrenbang.
"Saya kaget ketika sudah duduk di kursi dewan karena pembangunan jembatan itu tidak ada dalam daftar proyek tahun ini," kata Martono yang pada pemilu lalu memperoleh 3.658 suara.
Karena pembangunan kembali jembatan Sungai Teleng tidak ada di daftar proyek Pemkab Demak, ujarnya, ia segera menghubungi Dinas PU untuk mempertanyakan.
"Saya tambah kaget karena menurut Dinas PU ang-garan pembangunan sudah diajukan, tetapi dicoret oleh DPRD Demak (periode 2014-2019) saat saya masih berju-ang untuk mendulang suara pileg melalui NasDem," tambah Martono.
Kondisi kader Partai NasDem di DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, juga sama. NasDem yang memiliki wakil terbanyak di DPRD Timor Tengah Utara tidak memperoleh posisi pimpinan ataupun wakil saat penyusunan alat kelengkapan dewan. (AS/PO/N-1)
