Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menggandeng Kejaksaan Negeri setempat dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Karawang yang akan berlangsung September 2020. KPU meminta kejaksaan menjadi penasehat hukum.
"Selama pilkada kami akan mengeluarkan produk-produk hukum. Kami nantinya akan meminta pertimbangan hukum kepada kejaksaan," kata Ketua KPU Karawang Miftah Farid dalam penandatangnan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) karawang, kemarin.
Miftah mengakui, dari empat komisioner KPU Karawang saat ini, tidak ada satu pun yang memiliki latar belakang sarjana hukum. "karena itu, kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Karawang sangat penting untuk membantu kami terkait pertimbangan-pertimbangan hukum," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, anggaran pelaksanaan Pilkada 2020 Kabupaten Karawang sebesar Rp74,6 miliar. Menurutnya, dana tersebut merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dan pelaksanaan pilkada harus berjalan lancar dan aman.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang Rohayati menegaskan pelaksanaan dari nota kesepahaman antara KPU dengan Kejari Karawang akan dilaksanakan secara profesional dan proporsional. "Kerja sama ini dilakukan bersama Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Pertimbangan-pertimbangan hukum akan kami berikan sesuai dengan keinginan dari kegiatan mereka," katanya.
Ia juga berpesan kepada KPU Karawang agar menggunakan uang rakyat dengan baik untuk kesuksesan Pilkada 2020. "Jangan semena-mena, ini merupakan uang rakyat," katanya.
Kerja sama antara KPU dan Kejari Karawang diusulkan KPU sejak 2017. Selanjutnya kejaksaan menganalisis MoU tersebut. "Hari ini kita tindak lanjuti," ujarnya.
Sementara itu, KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, menggelar sosialisasi tahapan penyelenggaraan pilkada di seluruh kecamatan yang ada di daerah itu. Komisioner KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Medo Patria, mengatakan, seluruh camat, kepala desa, ketua badan musyawarah, serta tokoh masyarakat, diundang dalam sosialisasi tersebut.
Ia mengatakan, KPU menyampaikan kepada mereka bahwa 23 September 2020 sudah ditetapkan sebagai hari pemungutan suara pilkada. "Tahapan pemilihan dibagi atas dua bagian. Pertama tahapan persiapan, kedua tahapan penyelenggaraan," ujarnya, Senin (11/11).
Menurut Medo, tahapan penyelenggaraan juga sudah dimulai oleh KPU Pesisir Selatan dengan telah menetapkan jumlah dukungan pasangan calon perseorangan pada 26 oktober lalu. Yakni, sebanyak 28.158 dukungan yang tersebar di delapann kecamatan.
Di Sumatra Selatan, tujuh daerah akan menggelar pilkada pada 2020, yakni Kabupaten Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatra Selatan pun mulai bersiap menghadapi pilkada tersebut.
Perbanyak dukungan
Dari Provinsi Bangka Belitung dilaporkan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Bangka Tengah Ibnu Saleh mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah ke Partai Gerindra. Hal itu dilakukan untuk memperbanyak dukungan saat ia maju dalam pemilihan Bupati bangka Tengah pada pilkada 2020.
Formulir pendaftaran ke Partai Gerindra Bangka Tengah diambil oleh Sekretaris Partai NasDem Abtar akhir pekan lalu. (YH/DW/RF/N-1)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Refly mengaku baru dapat informasi bahwa saksi dan ahli meringankan itu dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (20/1).
Mereka ialah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dokter Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa.
KPK kini mendalami alasan keberadaan kendaraan dinas Pemkab Toli Toli di rumah Albertinus. Ada barang bukti lain yang juga disita penyidik.
KETUA Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya KH Ahmad Yazid Basyaiban atau Gus Yazid ditangkap di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (23/12) pukul 22.30 WIB oleh penyidik gabungan Kejaksaan
ICW menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) jaksa di Banten oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK. Menurut ICW reformasi di tubuh Kejaksaan lemah.
Sebelumnya, pada 18 Desember 2025, KPK mengonfirmasi penangkapan Ade Kuswara bersama sembilan orang lainnya dalam OTT.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved