KEMENTERIAN Dalam Negeri masih menunggu hasil investigasi tim yang saat ini sedang berada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, untuk mengusut dugaan desa fiktif.
Menurut Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan, hasil kerja tim akan langsung disampaikan kepada publik.
"Tim kami masih ada di lima desa di Konawe, hasilnya tentu nanti akan kami publikasikan. Nanti kita lihat di lapangan hasilnya seperti apa. Tentu akan kita lihat setelah tim gabungan Kemendagri yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan, dan tim kami sendiri dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa," kata Nata di Jakarta, kemarin.
Saat ini, penyelidikan ihwal desa fiktif yang diduga menerima anggaran dana desa itu belum membuahkan hasil. Oleh karena itu, Nata meminta publik tidak langsung menyematkan nama desa fiktif lantaran belum dapat dibuktikan kebenarannya.
"Tadi kami juga komunikasi dengan deputi di PMK, kemudian dari KSP, kita sepakat bahwa persoalan istilah desa fiktif jangan ada kalimat seperti itu lagi ataupun desa siluman, sebaiknya tidak. Desa itu adalah desa yang sedang dalam perbaikan administrasi, nanti kita lihat hasilnya seperti apa," jelas Nata.
Tim yang diutus Kemendagri, lanjut Nata, dipastikan telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah setempat untuk mendalami dugaan tersebut.
"Kemarin kami rapat terdahulu dengan KPK, Kejagung, kemudian teman-teman di provinsi mengatakan jumlah desanya ada lima. Lalu sekarang kita memastikan kelima desa itu keberadaannya seperti apa," terangnya.
Sementara itu, 11 desa fiktif ditemukan di Kabupaten Mamberamo Raya (Mamra), Papua. Namun, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua Donatus Motte mengklaim dana desa di desa-desa fiktif itu tidak sempat dicairkan.
"Sudah dikembalikan ke kas negara," kata Donatus Motte di Jayapura, Papua, kemarin.
Motte mengatakan sebuah desa bisa dikatakan fiktif bila desanya tidak ada, tetapi tetap menerima dana desa. Adapun di Kabupaten Mamra, nama kampung tersebut ada, hanya saja jumlah penduduknya sedikit sehingga digabung dengan kampung yang berdekatan.
"Waktu dibuat peraturan bupati tentang lokasi dan alokasi, itu memang ada memasukkan nama kampung tersebut, tapi ternyata penduduknya sudah pindah. Akhirnya nama kampung ada, tetapi penduduknya tidak ada," ujarnya.
Pihaknya mencatat ada 5.420 desa pada 2017. Akan tetapi, karena ditemukan 9 kampung fiktif, jumlahnya jadi 5.411 desa. Jumlah desa kembali berkurang pada 2019 menjadi 5.409 karena dua kampung fiktif kembali ditemukan. (Mir/Medcom.id/X-10)
