Selasa 19 November 2019, 15:02 WIB

Kemendes Sambut Baik Langkah Kemendagri Soal Verifikasi Desa

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Kemendes Sambut Baik Langkah Kemendagri Soal Verifikasi Desa

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengikuti Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI

 

KEMENTERIAN Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyambut baik langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan melakukan verifikasi ulang secara langsung desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menuturkan verifikasi ulang desa secara faktual merupakan langkah konstruktif menyikapi isu adanya desa fiktif.

"Saya pikir itu langkah konstruktif tinggal kita pikirkan tolak ukurnya," tutur Abdul di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

Menurut Abdul, Kemendes dan Kemendagri perlu menyepakati tolak ukur dalam melakukan verifikasi ulang desa. Kesepakatan tolak ukur tersebut dibutuhkan untuk memperjelas status dan posisi desa-desa yang akan menerima bantuan dana desa.

"Harus kita sepakati tolak ukurnya supaya jelas. Ini masuk dan ini tidak. Ketemu sekian desa bagaimana yang tidak masuk. Ini kaitannya dengan support pembangunan dengan macam-macam pendekatan," paparnya.

Baca juga: Mendes Klaim Punya Sistem Pengawasan Dana Desa

Abdul menjelaskan pihaknya tengah melakukan pemetaan terkait kondisi faktual desa yang ada di wilayah. Menurut Abdul, pekerjaan utama yang harus cepat diselesaikan ialah mengenai batas wilayah antardesa ke desa.

"Ini juga penting kaitanya dengan penggunaan dana desa jangan sampai kepala desa disalahkan dalam menggunakan dana desa hanya gara-gara belum ada batas desa," tuturnya.

Sebelumnya, Kemendagri bakal mengeluarkan surat edaran yang berisi perintah agar kepala daerah menyisir ulang desa-desa di masing-masing wilayah.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan mengklaim langkah ini ditempuh demi menata ulang desa-desa secara menyeluruh. Langkah tersebut dipilih setelah hasil investigasi tim gabungan Kemendagri menemukan 56 desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, terbukti cacat hukum dan empat di antaranya bermasalah soal dana desa.

"Kami sekarang sedang menyiapkan surat edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh bupati yang menangani desa," jelas Nata usai konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (18/11).(OL-5)

Baca Juga

MI/HO

Sahabat Ganjar Gelar Sosialisasi Serentak di Lima Provinsi

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 01 Juli 2022, 14:05 WIB
Kegiatan dilakukan di Banten, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan jawa...
BPMI Setpres

Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Upaya Ciptakan Perdamaian Dunia

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 01 Juli 2022, 13:32 WIB
Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan siap jadi jembatan komunikasi antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir...
MI/Emir Chairullah

Wapres Minta Polri Jangan Represif dalam Penegakan Hukum Kasus Pelecehan Agama

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 01 Juli 2022, 12:54 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta kepolisian terus melakukan penegakan hukum dalam berbagai kasus pelecehan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya