MENTERI Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebut semua pihak perlu terlibat dalam mengawasi penggunaan dana desa.
"Kita harus paham sumber daya manusianya juga sangat bervariasi. Ada yang sudah sangat paham, masih setengah paham dan masih ada yang kurang paham dalam mempertanggungjawabkan," tutur Abdul di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).
Abdul melanjutkan masyarakat dan juga inspektorat kabupaten bisa melakukan pengawasan penggunaan dana desa secara langsung. Begitu pun dengan pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan bersama dengan pihak kepolisian yang sifatnya lebih kepada pembinaan.
"Ini juga harus diawali betul pengawasan dengan pembinaan. Bukan sekadar mencari kesalahan," paparnya.
Baca juga: Kemendes Sambut Baik Langkah Kemendagri Soal Verifikasi Desa
Kemendes PDTT melakukan rapat kerja (raker) perdana dengan Komisi V DPR. Abdul didampingi Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi dan seluruh jajaran eselon I Kemendes PDTT.
Raker perdana ini akan membahas tiga poin utama, yakni penyampaian rencana strategis (renstra) dan program kerja lima tahun ke depan, evaluasi pelaksanaan anggaran 2019 dan membahas program legislasi nasional (prolegnas).(OL-5)
