NTT Atasi Krisis Air dan Sanitasi lewat Kredit Mikro

BANK Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) bersiap mengucurkan kredit mikro untuk mendanai inovasi peningkatan akses air dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah itu.

Hal itu disampaikan Direktur Utama BPD NTT, Izhak Eduard Rihi, dalam Workshop 'Kredit Mikro Air dan Sanitasi' di Kantor Pusat BPD NTT, Kupang, Senin (11/11).

"Kita siap berikan kredit tetapi harus terintegrasi, misalnya Rp200 juta, tetapi harus dijamin pemerintah," ujarnya.

Dia menyebutkan, BPD NTT bakal mengeluarkan sebuah paket bernama 'Skema Pinjaman Daerah', yang di dalamnya terdiri atas kredit air dan sanitasi, perumahan, jalan raya, dan UMKM.

Pemerintah daerah diminta meminjam uang untuk mendanai seluruh item yang ada di dalam paket tersebut sehingga pembiayaan dilakukan secara terintegrasi.

"Kita tidak hanya bangun air, tetapi juga bangun ekonomi warga dengan menyiapkan usaha yang nantinya mereka membayar air dari pendapatan usahanya itu," tambah Izhak.

Jika pemerintah hanya mengucurkan kredit untuk air bersih saja, menurut Izhak, ketika fasilitas air rusak, masyarakat tidak ada anggaran untuk mendanai perbaikan fasilitas tersebut.

"Masyarakat harus dilatih menjadikan air sebagai usaha. Jika tidak, nanti mau bayar air ambil uang dari mana?" katanya.

Pengembangan produk baru Bank NTT ini diinisiasi water.org, lembaga yang selama ini memiliki kepedulian terhadap pemberian akses air bersih dan sanitasi layak kepada masyarakat melalui skema pembiayaan lembaga keuangan (water credit), sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) terkait air dan sanitasi pada 2030.

Inovasi ini berangkat dari adanya kesenjangan cukup besar antara ketersediaan air bersih dan sanitasi layak yang berdampak pada tingginya stunting di NTT.

Sesuai data Smart Sanitasi Total Berbasis Msayarakat (STBM) Kementerian Kesehatan, dari 22 kabupaten dan kota di NTT, keluarga yang sudah memiliki akses jamban sehat permanen (JSP) baru 42%. Sebanyak 42% lagi memiliki fasilitas sanitasi namun semi permanen atau sharing, dan sisanya sekitar 16% masih buang air besar sembarangan (BABS).

Di wilayah perkotaan, kondisi air bersih di 15 perusahaan daerah air minum (PDAM) baru bisa melayani sekitar 135.209 keluarga. Masih ada 279.385 keluarga belum memiliki sambungan air PDAM.

Baca juga: Bupati Karawang Tolak Rencana Penghapusan Amdal

Begitu juga dengan kondisi air di pedesaan di NTT. Dari 3,268 desa, baru 1,507 desa yang memiliki sistem penyediaan air minum (SPAM) dari program nasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pansimas).

Senior Program Manager Water.org Indonesia, Rachmat Hidayad, mengatakan, kesenjangan yang masih cukup besar antara ketersediaan air bersih dan sanitasi layak di NTT, yang berdampak pada tingginya tingkat stunting yang mencapai 40,3%, atau jauh di atas prevalensi nasional sebesar 29.6%.

"Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah NTT karena permasalahan kesehatan masyarakat dianggap serius bila prevalensi stunting sudah di atas 40% sesuai badan kesehatan dunia (WHO). Kondisi air yang kurang layak dan buang air besar sembarang menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting pada anak-anak," ujarnya.

Menurut dia, penyelesaian masalah air dan sanitai di NTT bukan baru dilakukan saat ini, tetapi sejak 1970-an oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional. Namun, sebagian besar pendekatan yang ditempuh adalah pemberian hibah.

"Hibah itu keterbatasan uang. Inovasi baru ini kita coba selesaikan dengan pembiayaan air minum dan sanitasi," kata Rachmat.

Pasalnya dengan pembiayaan kredit, masyarakat punya rasa memiliki.

"Misalnya dikasih pinjam Rp50 juta untuk bangun jambatan, dia punya tanggungan untuk mengangsur selama tiga tahun. Kalau hibah, setelah jamban rusak, dia akan minta diperbaiki," ujarnya.

Konsep ini juga membawa keuntungan karena dilakukan dengan sistem pembiayaan berkelanjutan. Jika angsurannya sudah lunas, bank bisa mengucurkan kredit lagi untuk membangun usaha di rumah.

Menurutnya, di Jawa, sistem ini sudah berjalan baik melibatkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi dan Modal Ventura dengan pagu pinjaman antara Rp10 juta-Rp100 juta. Adapun tingkat pembayaran kembali (repayment rate) mencapai 98% dan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di bawah 1%. (OL-1)