Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KEPALA Kepolisian Resor (Kapolres) Bantul AKBP Wachyu Tri Budi Sulistiyono akan menyiagakan personel kesatuannya di wilayah hukum setempat saat pelantikan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden/Wakil Presiden RI di Jakarta, 20 Oktober mendatang.
"Terkait dengan pelantikan presiden, untuk wilayah Bantul tetap diwaspadai, kami siapkan personel, kemudian status kami siaga," kata Wachyu Tri Budi Sulistiyono di Bantul, Minggu (13/10).
Dengan demikian, lanjut dia, kepolisian akan tetap waspada dan memberlakukan siaga personel menghadapi pelantikan tersebut. Setelah kejadian di Pandeglang, Banten, yang menimpa pejabat negara beberapa waktu lalu.
Baca juga: Trump Kirim Delegasi untuk Hadir di Pelantikan Jokowi
Pihaknya juga akan meningkatkan deteksi dini dan terus memantau situasi di wilayahnya agar kejadian serupa tidak terjadi di Bantul.
"Kami sudah rapat dengan Forkominda juga dengan Pak Bupati, kami akan meningkatkan deteksi dini, kemudian intelijen untuk memonitor perkembangan situasi yang ada di Bantul, jangan sampai hal tersebut terjadi di wilayah Bantul," imbuhnya.
Terkait dengan kemungkinan adanya demo atau unjuk rasa menghadapi pelantikan presiden, Wachyu mengatakan pihaknya akan terus memantau di perguruan-perguruan tinggi di wilayah Bantul agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban jika mereka demo.
"Untuk demo yang berkaitan dengan pelantikan presiden, kami tetap monitoring, terutama di kelompok masyarakat, kampus-kampus apakah nanti ada pergerakan massa yang dari Bantul untuk ikut demo yang biasanya terjadi di wilayah kota (Yogyakarta)," ungkapnya.(OL-5)
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Urutan predikat keterbukaan informasi adalah: Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif. OJK mendapat skor 97,76 dari total skor maksimal 100.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui masalah pemalangan tanah adat di wilayah Papua selalu menjadi hambatan dalam pengembangan investasi.
Ma’ruf mengakui, perubahan akibat pemberlakuan UU Otsus dan DOB juga dapat membawa dampak tersendiri.
Pemuda yang tangguh bukan seseorang yang mampu menguasai yang lain, melainkan mampu merawat persatuan dan kesatuan.
Indonesia merupakan salah satu dari negara di Asia yang memiliki spesies Aglaonema yang bervariasi, serta penghasil Aglaonema hybrid yang berkualitas.
Perayaan sederhana dengan pemotongan nasi tumpeng digelar staf Wapres di Kediaman Wakil Presiden di Menteng, Jakarta Pusat, pagi tadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved