Tujuh Polda telah Tetapkan 230 Tersangka Perorangan Karhutla

MARKAS Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan penindakan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di 7 wilayah Polda terus bergulir. Bahkan sedikitnya 230 tersangka perorangan telah ditetapkan wilayah masing-masing.

Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan, adanya penambahan tersangka perorangan dalam kasus karhutla, dari total jumlah sebelumnya 218 tersangka menjadi 230 tersangka di 7 kepolisian daerah.

"Sebagian besar kasus tersebut sudah dinaikkan kasus hukum jadi penyidikan," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/9)

Dia menjelaskan, secara keseluruhan para tersangka perorangan diproses dalam 198 kasus, dengan masing rinciannya Polda Riau menangani 45 kasus dengan tersangka perorangan ada 47 dan 1 korporasi atas nama PT Sumber Sawit Sejahtera.

Polda Sumatra Selatan menangani 18 kasus dengan tersangka perorangan 27 dan korporasi ada 1 korporasi atas nama PT Bumi Hijau Lestari. Kemudian Polda Jambi ada 10 kasus yang ditangani dengan 14 tersangka perorangan

Selanjutnya Polda Kalimantan Selatan ada 4 kasus yang ditangani dengan tersangka 2 perorangan, berikutnya Polda Kalimantan Tengah ada 58 kasus yang ditangani dengan 66 tersangka perorangan dan 1 korporasi atas nama PT Palmindo Gemilang Kencana.

Baca juga: 27 Orang dan Direktur Operasional Jadi Tersangka Karhutla Sumsel

Sedangkan Polda Kalimantan Barat menangani 56 Kasus dengan 62 tersangka perorangan dan 2 korporasi 2 yakni PT Sepanjang Inti Surya Usaha dan PT Surya Argo Palma.

Terakhir Polda Kalimantan Timur untuk penanganan penegakan hukum karhutla ada 7 kasus dengan jumlah tersangka 12 perorangan.

"Tersangka dan barang bukti yang telah dilimpahkan ke JPU masih 22 kasus. Kita akan update lagi sampai dengan hari ini, sejuah mana Polres dan Polsek serta Polda menangani kasus Karhutla di 7 Polda," terangnya.

Dedi menegaskan, penyebab kebakaran hutan 99% merupakan ulah manusia. Oleh karena itu, Berdasarkan perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian, pemantauan lahan itu dilakukan hingga tahun depan. Apabila nantinya, ditemukan fakta lapangan terjadi peralihan menjadi perkebunan tentunya dilakukan tindakan tegas

"Perintah pimpinan polri apabila hutan sekarang yang terbakar maupun lahan-lahan kosong yang terbakar, tahun depan berubah menjadi kebun, itu lah yang akan ditindaklanjuti oleh polda dan polres. Proses itu akan didalami," paparnya.

Sedangkan Dedi mengakui hanya 8% kebakaran terjadi di wilayah hutan atau lahan yang tidak ada sawit dan tanaman industri. (OL-1)