Pemprov Papua Alokasikan Rp28 Miliar Bagi Warga Terdampak Rusuh

Pemerintah Provinsi Papua mengalokasikan dana sebesar Rp28 miliar untuk membantu warga yang terdampak aksi unjuk rasa menolak rasisme yang berakhir anarkis di Kota Jayapura pada Kamis (28/09).

''Kita sudah anggarkan Rp28 miliar untuk membantu bagi para korban, termasuk membangun rumah kembali. Anggaran ini sesuai dengan kebutuhan yang ada,'' kata Gubernur Papua Lukas Enembe seusai deklarasi kesepakatan damai di Swiss belHotel Jayapura, Kamis (05/09/2019) malam.

Gubernur Lukas juga meminta seluruh orang yang hidup di tanah Papua harus merasa damai, khususnya Orang Asli Papua. ''Orang Papua harus damai di tanahnya sendiri, kita tentukan perdamaian untuk menjaga kesatuan dari berbagai suku, budaya, dan agama dan bersatu dalam bingkai Negara kesatuan NKRI,'' tuturnya.

Menurutnya, penandatangan deklarasi damai sebagai langkah awal kedamaian di seluruh tanah Papua. Dia pun mengajak seluruh warga menjaga persatuan dan kesatuan di bumi Papua. ''Semua yang ada di tanah Papua adalah masyarakat Nusantara,'' tegasnya.

Lukas Enembe pun menyerukan bahwa tidak ada perbedaan, atau tudingan siapa salah siapa benar terkait kerusuhan di Papua. ''Tidak ada yang mengaku salah atau benar dari kelompok nusantara atau kelompok OAP, Papua mau jadi apa kalau begitu? Kita semua orang nusantara, kita pemilik negeri nusantara dan Papua, kita berbeda tapi satu,'' tandasnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Mersekal Hadi Tjahjanto menggagas deklarasi damai di tanah Papua pascarusuh di Kota Jayapura, Kamis (29/9).

Deklarasi kesepakatan damai ini digelar di Swissbelhotel Jayapura, Kamis (5/9) malam dan ditandatangani 34 komponen masyarakat di Papua, termasuk belasan ketua paguyuban. Deklarasi damai itu juga disaksikan Gubernur Papua Lukas Enembe, Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano serta Ketua DPRP Papua Yunus Wonda.

Berikut empat butir kesepakatan damai bersama. Pertama, menjaga persatuan dan kesatuan di tanah Papua. Kedua, hidup berdampingan, rukun, damai dengan penuh kasih sayang. Ketiga, sepakat tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar. Keempat, sepakat menolak kelompok separatis dan radikal di tanah Papua.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan, untuk membangun Papua bukan hanya sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan melainkan stabilitas keamanan yang baik. ''Berkaitan dengan stabilitas keamanan sudah menjadi tugas pokok Polri bersama TNI, maka itu kami terpanggil untuk mengembalikan situasi keamanan di Papua,'' kata Tito.

Tito menjelaskan, kehadiran TNI dan Polri di Papua untuk menjaga keamanan di Papua agar tidak konflik horisontal, seperti di Ambon dan Poso. ''Ketika terjadi gangguan keamanan di Papua, kami merasa terpanggil untuk menjaga keamanan di Papua,'' katanya lagi.

Dia mencontohkan, Operasi Tinombala pada konflik 98. ''Ketika darah sudah tumpah, sulit untuk selesai, seperti di Afganistan. Nah untuk belajar dari pengalaman konflik di negara lain, kita tidak ingin adanya potensi gangguan keamanan di Papua maka kita harus ambil langkah pengerahan personel,'' terangnya.

Tito pun menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama serta paguyuban yang berkontribusi menjaga keamanan di Papua dan Papua Barat. ''Puji Tuhan situasi di Papua dan Papua Barat cukup terkendali,'' imbuhnya.

Sementara untuk kondisi kota Jayapura sendiri relatif sudah sangat kondusif. Warga sudah kembali beraktivitas sepeerti biasa. Siswa sekolah pun sudah kembali masuk. Pasar, pertokoan dan angkutan umum juga kembali normal. (MC/OL-10)