Kementerian PUPR akan Bangun Infrastruktur yang Rusak di Papua

Arnoldus Dhae
01/9/2019 18:25
Kementerian PUPR akan Bangun Infrastruktur yang Rusak di Papua
Kondisi halaman Kantor Gubernur Papua pascaunjuk rasa warga di Jayapura, Papua.(ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan, pemerintahan melalui Kementerian PUPR akan melakukan renovasi berbagai kerusakan yang terjadi akibat kerusuhan massal di Papua baru-baru ini.

"Besok (Senin, 2/9) saya akan terbang ke Papua. Kita akan mengkaji apa saja yang rusak, agar segera dipulihkan. Anggarannya belum diketahui, nanti dihitung," ujarnya.

Basuki mengatakan, dirinya akan berangkat ke Papua usai membuka konferensi irigasi internasional.

"Paginya membuka konferensi, malamnya saya akan terbang ke Papua," ujarnya.

Ada beberapa pembangunan fisik yang harus segera diselesaikan. Beberapa di antaranya adalah Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), Gedung BMKG, Gedung Telkom, dan beberapa sarana atau gedung pemerintah lainnya.

"Kita utamakan gedung pemerintah yang akan digunakan melayani masyarakat. Ini sudah atas perintah presiden. Berapa anggarannya belum diketahui," ujarnya.


Baca juga: Wabup Flotim Terus Upayakan Pencarian Korban Tabrakan Kapal


Seluruh sarana pelayanan publik akan menjadi prioritas untuk dipulihkan oleh pemerintah. Tujuannya agar pelayanan publik di Papua segera normal. Adapun tujuannya ke Papua, kata Basuki, ialah untuk melihat secara langsung kondisi kerusakan yang terjadi dan akan memilah mana yang harus segera dibangun dengan anggaran pusat dan mana yang akan dibangun kembali dengan APBD Papua.

Menteri PUPR sendiri merasa dirinya sebagai 'orang Papua'. Ia mengisahkan, sejak 1968 ia menempuh pendidikan SMP dan SMA di Papua. Ia juga mengatakan sangat dekat dengan anak-anak Papua tanpa jarak.

"Saya merasa saya adalah orang Papua. Saya kenal semua pejabat asal Papua mulai dari pusat hingga daerah. Makanya maka kalau ada anak-anak Papua tersakiti saya merasa ikut disakiti juga," ujarnya.

Ia mengaku belum ada komunikasi khusus dengan anak-anak Papua setelah kerusuhan beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mengurusi konflik.

"Konflik itu lebih kepada soal politik. Saya tidak paham hal-hal begitu. Yang saya tahu, saya juga orang Papua," ujarnya. (OL-1)

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya