Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEBANYAK 13 Partai Politik dari 16 kontestan Pemilu 2019 yang memperebutkan 30 kursi DPRD Kabupaten Manggarai Barat, sukses mengirimkan perwakilannya. Artinya, hanya 3 parpol yang tidak memiliki wakil di DPRD Manggarai Barat.
Dari ke-13 parpol yang lolos itu, Partai NasDem diketahui menjadi yang terbanyak mengirim wakil rakyatnya dengan merebut 5 kursi DPRD Manggarai Barat.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manggarai Barat Robertus V. Din dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Periode 2019-2024, di Hotel Jayakarta Labuan Bajo, Sabtu (20/7).
"Partai politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 13 partai politik dari 16 partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Manggarai Barat," katanya.
Baca juga : Ini Aturan Penetapan Kursi Parpol dan Caleg DPRD Terpilih
Tiga Parpol yang tidak kebagian kursi di Manggarai Barat, ungkap Robertus ialah Partai Solidaritas Indonesia, Partai Berkarya, dan Partai Garuda yang sama-sama merupakan pendatang baru di Pemilu 2019.
Di sisi lain, dengan keluarnya NasDem sebagai pemenang Pileg 2019 di Manggarai Barayt, dominasi Golkar yang selama ini selalu jadi pemenang di Manggarai Barat. Kini partai berlambang pohon beringin itu hanya meraup 3 kursi.
Raihan 3 kursi juga dicatat oleh PDIP, PAN, PKB, Partai Demokrat dan Partai Hanura.
Adapun 7 kursi tersisa masing-masing diraih PKS dengan 2 kursi serta Partai PPP, Partai Perindo, PBB, PKPI dan Partai Gerindra yang masing-masing mengoleksi 1 kursi.
Dari 13 parpol yang mendapatkan jatah kursi DPRD Kabupaten Manggarai Barat ini, Partai Perindo tercatat menjadi satu-satunya new comer yang sukses mengutus wakilnya ke lembaga legislatif. (OL-7)
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.
Anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Kejadian pemadaman listrik itu bertepatan dengan Penampahan Hari Raya Kuningan, ketika umat Hindu di Bali harus menyelesaikan perlengkapan persembahyangan di keesokan harinya.
Cross Border Fest bukan sekadar hiburan dan musik, tapi juga perayaan identitas, menyatukan dua budaya dalam semangat persatuan dan keberagaman.
Keberhasilan menjadikan kedua SD tersebut sebagai tim siaga bencana melalui pembuatan denah risiko bencana, mengantongi SK Tim Siaga Bencana (TSB), miliki SOP gempa bumi, dan rencana aksi.
Diskusi bersama diskusi bersama Gubernur dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar untuk menyusun perda terkait kelestarian lingkungan.
Menteri PPPA Arifah Fauzimengecam kekerasan seksual yang dialami seorang perempuan (MML) oleh oknum anggota Polisi (Aipda PS) di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.
EYAA mempertemukan organisasi masyarakat sipil dan social enterprise dari berbagai negara ASEAN dengan relawan muda ASEAN untuk merancang dan menjalankan program sosial.
Tahun ini, Festival Film Flobamora mengangkat tema Kalunga dari bahasa Sumba sebagai simbol tumbuh dan berkembangnya perfilman di wilayah ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved