Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Regional (KR) 8 Bali dan Nusa Tenggara, Rochman Pamungkas, minta perbankan melakukan analisis secara hati-hati sebelum menyalurkan kredit. Hal itu mengantisipasi terjadinya kredit macet (non performing loan).
Rochman mengatakan itu saat membawakan materi 'Perkembangan Industri Jasa Keuangan di KR 8 Bali dan Nusa Tenggara' dalam Pelatihan Wartawan Bali, Nusa Tengara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, di Lombok, Minggu (30/6).
Sebanyak 50 wartawan dari berbagai media di tiga wilayah tersebut mengikuti pelatihan wartawan yang berlangsung sejak Sabtu (29/6) hingga Selasa (2/7).
Rochman mencontohkan pertumbuhan kredit perbankan di NTT) pada April 2019 melonjak sampai 12,67% year on year (yoy), atau Rp30,06 triliun. Jika dilihat sepanjang tahun yang terjadi atau Januari-April 2019 kredit tumbuh 2,67% (year to date/ytd). Padahal, pertumbuhan kredit tahun sebelumnya jauh di bawah angka tersebut.
"Saya pikir OJK harus awasi. Ekspansi tanpa memperhatikan proses analisis yang hati-hati, ujungnya jadi kredit bermasalah," kata Rochman.
Dia menyebutkan persentase pertumbuhan kredit perbankan di daerah itu lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan di dua provinsi tetangga yakni Bali dan NTB. Di Bali, pertumbuhan kredit perbankan sebesar 4,91% (yoy) atau Rp87,42 triliun, dan ytd sebesar 1,86%. Adapun di NTB, pertumbuhan kredit perbankan sebeasr 7,95% (yoy) atau Rp41,16%, dan 3,47% ytd.
Baca juga: Polda Kalsel Gelar Lomba Mancing Semarakkan Hari Bhayangkara
Adapun kredit yang dikucurkan di tiga provinsi tersebut masih didominasi konsumsi sebesar 45,74%, kredit modal kerja 34,66%, dan kredit investasi hanya 19,60%.
Rochman juga menyoroti keinginan pemegang saham Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT yang yang dinilai sangat agresif menetapkan target laba sebesar Rp500 miliar tahun ini. Angka itu dinilai terlalu besar bagi pengurus bank tersebut, apalagi pengurus baru dilantik pada Juni 2019.
"Saya pikir OJK harus awasi dengan hati-hati sehingga rencana bisnis yang mereka jalankan bisa tercapai," ujarnya.
Materi lain yang disampaikan dalam pelatihan ini seperti 'Menulis Berita Ekonomi' disampaikan Redaktur Kontan Nurdiana Titis, Perkembangan Finteh Lending oleh Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Finansial Teknologi OJK Hendrikus Passagi, Perkembangan Bank Wakaf Mikro oleh Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro OJK Suparlan, serta kunjungan ke Bank Wakaf Mikro.
Kepala OJK NTB, Farid Faletehan, mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan memberikan pemahanan kepada para wartawan mengenai berbagai kebijakan ekonomi, keuangan dan perbankan, termasuk cara menulis berita ekonomi keuangan dan perbankan yang benar. (OL-1)
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
PERTUMBUHAN kredit industri fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman daring (pindar) pada 2026 berada di level dua digit.
Per Desember 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,63% secara tahunan (yoy) ditopang penyaluran kredit investasi yang tinggi.
Kebutuhan masyarakat terhadap akses kredit digital yang cepat, mudah, dan terjangkau terus meningkat, terutama di luar kota-kota besar.
Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi persoalan besar bagi pelaku usaha di Indonesia, khususnya UMKM dan generasi muda.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat kelas menengah masih membutuhkan dukungan kebijakan.
Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi mengungkapkan fasilitas pinjaman perbankan yang belum ditarik atau undisbursed loan masih cukup tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved