Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
JELANG sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilpres 2019, Kamis (27/6), Kepolisian resort (Polres) Flores Timur (Flotim), NTT, meningkatkan kewaspadaan di seluruh tempat dan lokasi keramaian, dengan meningkatkan patroli kota.
Kapolres Flotim AKBP Deni Abrahams mengimbau seluruh jajaran personel kepolisian untuk meningkatkan kemampuan intelijen dan kewaspadaan di setiap lingkungan masing-masing. Hal itu untuk menjaga situasi yang kondusif jelang putusan MK.
"Kami siaga dan tetap waspada jelang putusan MK besok. Patroli kota kami tingkatkan, selalu membangun koordinasi dengan TNI, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kami juga meningkatkan pengawasan di setiap lokasi keramaian dan terus berkoordinasi dengan personel kami di setiap polsek dan desa-desa, untuk memantau setiap perkembangan situasi, terkait putusan MK besok," kata Deni saat menggelar apel di halaman Polres Flotim, Rabu (26/6).
Baca juga: Warga Surakarta Diimbau tidak ke Jakarta Sambut Putusan MK
Selain itu, Kapolres juga mengimbau kepada seluruh warga untuk tetap tenang dan tidak terprovokosi dari setiap ulah oknum yang berusaha menggangu keamanan di wilayah ini. Warga bisa bekerja dan beraktivitas seperti biasa.
"Tidak perlu terpengaruh dan terprovoksi dengan berbagai isu di medsos, atau isu dari oknum yang berusaha memancing keributan atau menggangu ketertiban dan keamanan menjelang ataupun pada hari putusan MK nanti. Kami juga meminta agar warga tidak perlu ke Jakarta, cukup pantau saja hasil putusan MK lewat TV atau media massa saja," ungkapnya.
Sementara itu, Polres Flotim juga gencar mendatangi tokoh-tokoh agama dan terus memberikan sosialisasi bagi setiap kalangan pelajar untuk selalu bijak menggunakan medsos, dan berperilaku baik dalam hubungan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.(OL-5)
Kisah haru Aipda Arno di Manggarai, NTT. Berlutut sambil menangis demi memohon warga binaannya agar tidak bentrok. Simak aksi humanis sang polisi di sini
Baru sebulan dipakai, proyek jalan Inpres senilai Rp18,3 miliar di Nagekeo NTT rusak parah. Warga menduga pengerjaan asal jadi dan minta KPK turun tangan.
Balita di Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, Alami Stunting
Korban diduga hanyut saat hendak menyeberangi sungai untuk pulang ke rumah.
BENTROK antarwarga akibat konflik lahan di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pecah pada Jumat (6/3). Kericuhan melibatkan warga empat desa.
Bentrokan warga pecah di Adonara Timur, Flores Timur (6/3/2026). 3 warga luka tembak senjata rakitan & sejumlah rumah terbakar akibat sengketa lahan.
Lembaga legislatif tidak lagi bisa berlindung di balik payung hukum yang sudah usang dan tidak relevan dengan kondisi ekonomi serta rasa keadilan saat ini.
BALEG DPR RI merespons putusan MK yang menyatakan UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang uang pensiun pimpinan dan anggota DPR RI (UU Pensiun DPR) inkonstitusional bersyarat.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama jajaran hakim konstitusi memimpin sidang pengucapan putusan pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi.
IKATAN Wartawan Hukum (Iwakum) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved