KPU Intan Jaya Bantah Pihaknya Tidak Independen dan Profesional

KPUD Intan Jaya membantah adanya tudingan yang menyebut penyelenggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Intan Jaya bermasalah karena komisioner KPUD Intan Jaya tidak independen.

Tudingan tersebut dinilai bersifat spekulatif-provokatif dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar di lapangan. Hal ini sekaligus menjadi klarifikasi pemberitaan sebelumnya yang menyebut adanya tudingan tidak independennya KPU Intan Jaya.

Ketua KPUD Intan Jaya Krismas Bagau memastikan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Intan Jaya berlangsung aman, damai dan lancar.

"Yang terjadi di Intan Jaya adalah masyarakat senang bisa mengikuti Pemilu dengan baik. Sinergi antar penyelenggara Pemilu, keamanan TNI Polri serta Pemda dan masyarakat sangat baik. Bahwa ada persoalan kecil soal logistik tentu saja karena medan kami di Intan Jaya sangat berat, kadang logistik terlambat itu bisa dimaklumi tetapi kendala tersebut bisa kami atasi dengan baik," kata Krismas di Jakarta, Jumat (21/6).

Baca juga : KPUD Intan Jaya Dituding tidak Independen dan Profesional

Ia menyayangkan ada pihak yang sengaja membangun opini bahwa penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019 di Intan Jaya bermasalah. Padahal mulai tahapan awal pemungutan suara sampai proses perhitungan di tingkat TPS dan pleno tingkat Kabupaten semua berjalan lancar.

"Kami KPU yang baru ini bertugas kurang lebih 2 bulan menjelang pelaksanaan. Dan kami mengerjakan semua lagi dari awal karena banyak soal yang ditinggalkan oleh Komisioner yang lama. Dan lagipula jika ada masalah toh ada Panwas. Jika ada pidana maka ada Gakkumdu. Termasuk kalau ada pelanggaran etik ada DKPP. Kami bisa pertanggungjawabkan semua kegiatan kami dengan seluruh tahapannya," lanjut Krismas.

Ia menduga pihak yang sengaja membangun opini adanya kecurangan di Pemilu Intan Jaya punya motif lain.

"Kalau ada pihak yang sengaja menuduh KPU curang, maka bisa jadi mereka mewakili kelompok politik yang kalah dalam Pemilu atau tidak siap menerima kekalahan. Atau bisa juga sengaja menyebarkan hoax hanya untuk memprovokasi masyarakat. Kalau kami sederhana saja. Jika ada yang tidak puas toh ada MK atau DKPP. Silahkan tempuh jalur hukum yang ada," tegas Krismas. (OL-7)