Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
SRI Sultan Hamengku Buwono X dianggap sebagai tokoh yang paling pas untuk mempertemukan dua tokoh yang berkontestasi dalam Pemilihan Umum Presiden, Joko Widodo dengan Prabowo Subianto atau calon Presiden nomor urut 01 dengan 02.
Hal itu diungkapkan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Prof KH Yudian Wahyudi PhD di Yogyakarta, Rabu (12/6).
"Tokoh yang dianggap netral dan cocok serta bisa diterima oleh kedua kubu hanyalah Sri Sultan Hamengku Buwono X," katanya.
Menurut Yudian, Sri Sultan adalah tokoh netral yang tidak berpartai politik. Karena itu, kata Rektor UIN Sunan Kalijaga itu, Sri Sultan menjadi sosok yang bisa diterima di kedua kubu.
Dari sisi waktu, imbuhnya, saat ini merupakan momen yang paling pas mumpung masih dalam bulan Syawal.
"Bulan syawal adalah bulan penuh rahmat, bulan yang saling memaafkan. Untuk itu, tepat rasanya bila keduanya bisa bertemu," imbuhnya.
Baca juga: Dinas Pendidikan Sulsel Minta Sekolah Aktif Sosialisasikan PPDB
Ia kemudian mengajukan gagasan perlu segera digelar pula halal bihalal bagi pendukung pasangan capres/cawapres, dengan harapan akan menurunkan suasana tegang pascapilpres.
"Kedua kubu pendukung saling memaafkan dan saling meminta maaf," katanya.
"Saya pikir halal bihalal partai pendukung capres ini, sangat penting. Syukur-syukur pertemuan itu dilakukan sebelum putusan MK, sehingga suasana bisa menjadi lebih tenteram," tambahnya.
Oleh karena itu, ia berharap Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X, menjadi penengah untuk mempertemukan keduanya.
Yudian juga mengingatkan bahwa orangtua capres nomor urut 02 adalah keturunan Hamengku Buwono II. Sehingga posisi Sri Sultan HB X sebagai raja rasanya pas bila mempertemukan keduanya. Untuk itu, ia berharap Raja Keraton Yogyakarta, bisa menjadi penengah untuk mempertemukan keduanya. (OL-1)
Narasi tersebut dikhawatirkan memperlebar ruang intimidasi dan menormalisasi represi terhadap suara-suara kritis masyarakat.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pastikan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, atas perintah Presiden Prabowo.
Penyerahan zakat Presiden Prabowo diterima dan didoakan langsung oleh Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., sebagaimana kewajiban amil untuk mendoakan para muzaki.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan restrukturisasi utang Whoosh rampung. Keputusan final kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Cek selengkapnya!
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (13/3) sore.
Danantara Indonesia menandai satu tahun perjalanan kelembagaannya melalui kegiatan refleksi bersama yang diselenggarakan di Wisma Danantara, Jakarta, pada Selasa (11/3).
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved