Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
GUBERNUR dan wali kota/bupati se-Jawa Tengah mendukung aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas pelaku kerusuhan Pemilihan Umum 2019.
Bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) se-Jateng, mereka menyatakan sikap dan dukungan kepada APH untuk mengungkap, mengusut, dan menangkap aktor intelektual kerusuhan tersebut.
"Aparat Penegak Hukum harus mampu menangkap aktor intelektual kerusuhan pasca-Pemilu 2019," kata Gubernur Ganjar Pranowo usai acara Rapat Koordinasi Forkompimda Jateng di Hotel Patrajasa Semarang, Jumat (24/5).
Inti poin dari pernyataan sikap itu antara lain menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan iklim politik nasional yang kondusif, mengobarkan semangat kebersamaan, mendukung para elite politik untuk bersatu, dan mengusut tuntas kerusuhan pasca-pemilu.
"Hari ini kami berkumpul bersama jajaran Forkompimda Jateng, bersama TNI/Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat dan partai politik untuk menyatakan sikap. Bahwa Jawa Tengah mendukung upaya-upaya mewujudkan situasi aman, damai dan sejuk paska pemilu di Indonesia," ucap Ganjar.
Ganjar menerangkan, sebenarnya dunia internasional sudah mengakui bahwa pemilu di Indonesia berjalan lancar. Meskipun rumit, pelaksanaan pemilu berjalan sesuai yang diharapkan.
Baca juga: Gunung Agung Lontarkan Lava Pijar hingga 3 Kilometer
Anehnya, lanjut dia, ketika KPU mengumumkan peraih suara terbanyak dalam Pemilu Presiden kali ini adalah pasangan Jokowi-Amin, dan pasangan Prabowo-Sandi akan menempuh jalur ke MK, maka sebenarnya itu sudah sesuai.
Namun, ternyata di lapangan masih ada yang bergerak melakukan aksi-aksi yang menimbulkan kerusuhan.
"Maka saya menyebut pasti ada Sengkuni-Sengkuni yang berada di belakangnya. Hari ini, kami Forkompimda Jateng mendorong Aparat Penegak Hukum tegas, dengan mengusut dan menangkap provokator dan aktor intelektual kerusuhan pemilu," tegas Ganjar.
Dengan ketegasan itu, maka nantinya akan terkuak satu persatu, siapa yang bermain dalam kerusuhan tersebut.
"Mudah-mudahan dengan sikap tegas itu, akan memberikan pelajaran bagi semuanya," imbuhnya.
Sebelum acara deklarasi, Ganjar sengaja mengumpulkan bupati/wali kota serta jajaran Forkompimda se-Jateng untuk bertemu menggelar Rapat Koordinasi.
Rakor digelar dengan dua agenda penting, yakni persiapan menjelang Lebaran dan kedua menanggapi situasi politik nasional pasca-Pemilu 2019. (OL-1)
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved