Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Budi Budiman membatalkan sejumlah operasi pasar murah bagi masyarakat di 10 kecamatan setelah penggeledahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Memang pada minggu sekarang ini ada rencana operasi pasar murah menjelang bulan ramadan. Tetapi dengan ada penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK, semuanya itu batal," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya Abu Mansyur, Kamis (25/4).
Dia memaparkan, rencananya operasi pasar murah digelar di sejumlah lokasi seperti di Kecamatan Cihideung, Tawang, Cibeureum, Cipedes, Mangkubumi Kawalu, Purbaratu, dan Tamansari.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Media Indonesia, Budi Budiman telah membatalkan beberapa kegiatan dan memilih berkantor di rumah pribadinya. Rumah pribadi yang biasa ramai dikunjungi warga, kini sepi dan tertutup.
Baca juga: Wali Kota Tasikmalaya Jadi Tersangka KPK
Penyidik KPK pada Rabu (24/4) menggeledah ruang kantor Budi Budiman. KPK menggeledah ruangan di lantai dua di Pemerintah Kota Tasikmalaya, tempat kerja Budi Budiman yang mendapat penjagaan polisi bersenjata lengkap.
Baca juga: KPK Geledah Kantor Wali Kota Tasikmalaya
Pada saat penggeledahan berlangsung, Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah dan sejumlah pejabat lainnya hanya bisa melihat proses penggeledahan dari halaman. (X-15)
Budi mengatakan, KPK menyerahkan hasil penghitungan kerugian negara kepada auditor. KPK berharap hitungan kelar cepat untuk menyelesaikan kasus.
Budi enggan memerinci total uang yang dikumpulkan. Penerima aliran dananya juga dirahasiakan oleh KPK untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.
Gus Alex diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam kasus ini. KPK enggan memerinci pihak-pihak di Kemenag yang dialiri uang oleh Gus Alex.
Ia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Noel yang menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
Tuntutan ini merupakan upaya kontrol sosial agar negara tidak lalai dalam menjaga etika pejabat publik.
Tiga tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek, yaitu Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dan Bapaknya HM Kunang (HMK), dan pihak swasta Sarjan (SRJ).
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved