Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menghentikan kasus dugaan politik uang yang terjadi di Desa Sidoarjo, Kecamatan Air Gegas, Basel. Hal itu karena tidak ada saksi yang bisa diklarifikasi.
Komisioner Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Basel, Erik, membenarkan kasus tersebut sudah dihentikan karena tidak ada saksi yang bisa diklarifikasi. Pelapor, kata Erik, tidak bisa menghadirkan saksi.
"Kita sudah menunggu selama tiga hari kerja agar pelapor dapat menghadirkan saksinya," ujar Erik, Kamis (25/4).
Baca juga: Sejumlah Kasus Politik Uang Diselidiki
Padahal, lanjut Erik, laporan dugaan politik uang ini dilengkapi dengan barang bukti uang, baju kaos dan contoh surat suara. Namun, karena tidak ada saksi yang bisa diklarifikasi, dengan terpaksa kasis yang sudah memiliki barang bukti tidak dilanjutkan baik di tataran Panwascam maupun Bawaslu.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved