Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANAAN pemungutan suara Pemilu 2019 di RW 12, Kelurahan Sayang, Kecamatan/Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, telat hampir 2 jam lebih. Penyebabnya, berbagai kebutuhan logistik belum diterima Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) hingga pukul 09.10 WIB.
Ketua KPPS 47 RT 02, Suwandi, merasa diping-pong dalam proses pengambilan logistik. Awalnya KPPS diperintahkan mengambil logistik di gudang Balerancage. Namun, kemudian diperintahkan mengambil ke Kelurahan Sayang.
"Keterlambatannya (logistik) dari KPU kabupaten. Dari semalam (Selasa malam) kita menunggu. Katanya disuruh ke gudang di Balerancage. Dari sana lalu disuruh ke (kantor) kelurahan. Ternyata enggak ada," terang Suwandi, Rabu (17/4).
Logistik yang saat ini diterima tidak sepenuhnya lengkap. Suwandi pun membuat perjanjian hitam di atas putih ke KPU agar jika terjadi permasalahan saat pemungutan suara, tidak lantas menyalahkan KPPS.
"Kalau untuk surat suara, bilik dan lainnya sudah ada. Tapi masih ada logistik lainnya yang belum lengkap. Kalau ada apa-apa, jangan salahkan kami," tegasnya.
Baca juga: Hujan Deras Halangi Distribusi Logistik di Sumba
Suwandi sudah berkonsultasi dengan KPU soal keterlambatan itu. Hasilnya, KPU memberikan kelonggaran waktu tambahan selama 1 jam dalam proses pemungutan suara.
"Kata KPU pemungutan suara ditambah waktunya hingga pukul 14.00 WIB. Namun kalau pemilih masih banyak, maka bisa dilanjut asalkan mendaftarkan diri dulu. Lewat jam 14.00 WIB juga enggak apa-apa," tuturnya.
Suwandi tak mengetahui persis penyebab terjadinya keterlambatan pengiriman logistik dari gudang KPU. Informasi yang diperolehnya, ada sebagian logistik baru diterima tadi pagi sekitar pukul 05.00 WIB.
"Ini juga kotak suara tak disegel. Untuk kekurangan logistik lainnya kami akan ngambil dari TPS terdekat," ungkapnya.
Selain di TPS 47, lanjut Suwandi, keterlambatan penerimaan logistik juga terjadi di TPS 46 dan 48 di RW yang sama. Di TPS 47 terdapat 228 hak pilih.
"Dari informasi, TPS-TPS di Kelurahan Sayang banyak yang telat," tandasnya.
KPPS juga sempat berinisiatif membuat bilik suara dari dus bekas mesin cuci. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi.
Terlambatnya pengiriman logistik juga mengakibatkan banyak warga kecewa. Mereka harus menunggu cukup lama karena belum dibukanya pendaftaran di TPS.
"Saya sudah bolak-balik tiga kali hingga pukul 09.00 WIB lebih belum juga dibuka," terang pemilih di TPS 47, Sidik Permana, 31.
Di sisi lain, Sidik mengejar waktu untuk pergi bekerja. Ia diberikan kelonggaran waktu masuk kerja pada pukul 11.00 WIB dari atasannya.
"Kalau sampai jam 11.00 WIB belum juga dibuka, ya mungkin saya tidak bisa mencoblos karena harus masuk kerja," tandasnya.(OL-5)
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Di Kabupaten Karawang dampak banjir cukup luas, yakni melanda 12 kecamatan dan 23 desa, dengan total 3.932 kepala keluarga terdampak.
Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tujuh wilayah diprakirakan akan diguyur hujan lebat hingga hujan sangat lebat. Sedangkan, 18 wilayah hujan sedang dan hujan lebat
Selain digitalisasi, IPC TPK mulai merancang konsep Hub & Spoke pada terminal-terminal yang dikelola.
Peningkatan volume ini didorong oleh pembukaan layanan baru, baik reguler maupun adhoc, yang memperkuat konektivitas perdagangan.
Klaim sejumlah pejabat tinggi negara bahwa kondisi pascabanjir di Sumatra, tampaknya belum sepenuhnya sejalan dengan realitas di lapangan.
Langkah ekspansi ini dilakukan untuk merespons peran strategis Jawa Timur yang kian melesat sebagai salah satu pusat perdagangan internasional di Indonesia.
Direktur Utama SPJM, Tubagus Patrick, menegaskan bahwa seluruh lini layanan perusahaan telah disiagakan untuk memastikan kelancaran operasional pelabuhan.
IPC Terminal Peti Kemas (IPC TPK) terus mencatatkan tren positif kinerja operasional menjelang akhir tahun 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved