Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANAAN pemungutan suara Pemilu 2019 di RW 12, Kelurahan Sayang, Kecamatan/Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, telat hampir 2 jam lebih. Penyebabnya, berbagai kebutuhan logistik belum diterima Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) hingga pukul 09.10 WIB.
Ketua KPPS 47 RT 02, Suwandi, merasa diping-pong dalam proses pengambilan logistik. Awalnya KPPS diperintahkan mengambil logistik di gudang Balerancage. Namun, kemudian diperintahkan mengambil ke Kelurahan Sayang.
"Keterlambatannya (logistik) dari KPU kabupaten. Dari semalam (Selasa malam) kita menunggu. Katanya disuruh ke gudang di Balerancage. Dari sana lalu disuruh ke (kantor) kelurahan. Ternyata enggak ada," terang Suwandi, Rabu (17/4).
Logistik yang saat ini diterima tidak sepenuhnya lengkap. Suwandi pun membuat perjanjian hitam di atas putih ke KPU agar jika terjadi permasalahan saat pemungutan suara, tidak lantas menyalahkan KPPS.
"Kalau untuk surat suara, bilik dan lainnya sudah ada. Tapi masih ada logistik lainnya yang belum lengkap. Kalau ada apa-apa, jangan salahkan kami," tegasnya.
Baca juga: Hujan Deras Halangi Distribusi Logistik di Sumba
Suwandi sudah berkonsultasi dengan KPU soal keterlambatan itu. Hasilnya, KPU memberikan kelonggaran waktu tambahan selama 1 jam dalam proses pemungutan suara.
"Kata KPU pemungutan suara ditambah waktunya hingga pukul 14.00 WIB. Namun kalau pemilih masih banyak, maka bisa dilanjut asalkan mendaftarkan diri dulu. Lewat jam 14.00 WIB juga enggak apa-apa," tuturnya.
Suwandi tak mengetahui persis penyebab terjadinya keterlambatan pengiriman logistik dari gudang KPU. Informasi yang diperolehnya, ada sebagian logistik baru diterima tadi pagi sekitar pukul 05.00 WIB.
"Ini juga kotak suara tak disegel. Untuk kekurangan logistik lainnya kami akan ngambil dari TPS terdekat," ungkapnya.
Selain di TPS 47, lanjut Suwandi, keterlambatan penerimaan logistik juga terjadi di TPS 46 dan 48 di RW yang sama. Di TPS 47 terdapat 228 hak pilih.
"Dari informasi, TPS-TPS di Kelurahan Sayang banyak yang telat," tandasnya.
KPPS juga sempat berinisiatif membuat bilik suara dari dus bekas mesin cuci. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi.
Terlambatnya pengiriman logistik juga mengakibatkan banyak warga kecewa. Mereka harus menunggu cukup lama karena belum dibukanya pendaftaran di TPS.
"Saya sudah bolak-balik tiga kali hingga pukul 09.00 WIB lebih belum juga dibuka," terang pemilih di TPS 47, Sidik Permana, 31.
Di sisi lain, Sidik mengejar waktu untuk pergi bekerja. Ia diberikan kelonggaran waktu masuk kerja pada pukul 11.00 WIB dari atasannya.
"Kalau sampai jam 11.00 WIB belum juga dibuka, ya mungkin saya tidak bisa mencoblos karena harus masuk kerja," tandasnya.(OL-5)
Bagi mereka, ini bukan sekadar agenda rutin, tapi cara menjaga ingatan
Potensi ketersediaan air di Indonesia mencapai 3,9 miliar meter kubik per tahun. Dengan 80% air nasional digunakan sektor pertanian/irigasi.
Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap jiwa Muslim yang mampu sebagai pembersih diri dari sisa-sisa kekhilafan selama berpuasa dan sebagai bentuk kepedulian sosial.
Kanada ingin terlebih dulu bertemu dengan pebisnis lokal untuk menjajaki peluang investasi.
Daftar titik macet arusĀ mudik Lebaran 2026 di Jawa Barat. Cek jadwal one way Tol Cipali, titik pasar tumpah Pantura, dan rawan longsor di jalur Selatan Jabar.
Polda Jabar siagakan 26.692 personel gabungan untuk Operasi Ketupat Lodaya 2026. Simak rincian pengamanan arus mudik dan balik Lebaran di Jawa Barat di sini.
ASOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai kebijakan one way arus mudik secara nasional pada puncak mudik lebaran 18 Maret 2026 tidak terlalu berpengaruh pada angkutan logistikĀ
REI menilai dampak konflik Timur Tengah terhadap harga rumah di Indonesia relatif terbatas. Kenaikan biaya logistik diperkirakan hanya mendorong harga rumah sekitar 3,5%.
Konflik Timur Tengah picu panic buying dan ancaman kelangkaan BBM di Thailand. Pemerintah pantau ketat pasokan seiring lonjakan harga di tingkat lokal.
Beban pengiriman akan overload menjelang Lebaran. Untuk menekan risiko keterlambatan, perusahaan menyatakan telah melakukan persiapan sejak awal
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Eskalasi konflik ini langsung menarik perhatian dunia akan gangguan rantai pasok logistik global yang bisa menekan ekonomi banyak negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved