Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
SUMATRA Utara menjadi provinsi paling korup di Indonesia berdasarkan penelitian Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumut terdepan dari lima provinsi lain yang dinilai KPK tergolong paling korup.
"Sumatra Utara paling korup di Indonesia. Ada enam daerah yang paling korup. Yang lainnya Aceh, Riau, Papua, Papua Barat, dan Banten," kata Komisioner KPK, Laode M Syarif, saat mengisi seminar di Kampus Universitas Semarang (USM), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/4).
Laode menyatakan keenam provinsi tersebut hampir semua sudah menyumbangkan gubernur mereka ke KPK.
"Riau tiga gubernur masuk, Sumut dua gubernur masuk, Aceh terbukti dua yang sudah masuk. Satu sudah masuk Papua," jelas Laode.
Sejatinya, kata Laode, laju pencegahan korupsi di Sumatera Utara mulai membaik sejak Gubernur Gatot Pujo Nugroho ditangkap KPK karena kasus korupsi. Namun, tren itu tidak bertahan lama gara-gara Tengku Erry Nurradi, gubernur Sumut yang menggantikan Gatot, tidak maju lagi pada Pemilihan Kepala Daerah 2018.
Baca juga: Bupati Pesisir Selatan Ajak Warga Kawal Pemilu
"Sumut itu sebatulnya sudah baik, semua rekomendasi (KPK) sudah dilakukan. Bahkan, tim pencegahan KPK hampir berkantor di kantor Gubernur. Tapi, di pilkada, enggak ada satu partai pun yang mau mengusungnya," ujar Laode menegaskan.
Menurut Laode, sumber praktik korupsi di semua provinsi di Indonesia cenderung seragam.
"Hampir semua provinsi sumber korupsi berasal dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, bantuan sosial, dan pengisian-pengisian jabatan. Itu enggak masuk akal dan aneh, tapi terjadi," kata Laode.
Adapun Jawa Tengah, kata Laode, menjadi provinsi nomor empat yang menyumbang kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Hal ini ditandai dengan ditangkapnya beberapa bupati dan wali kota di Jateng beberapa waktu lalu.
"Jateng sendiri menjadi penyumbang kasus korupsi lumayan banyak. Jateng kayaknya penyumbang perkara nomor empat, Jatim yang paling banyak," beber Laode. (Medcom/OL-1)
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain pidana badan, Rudy juga diberikan hukuman denda Rp200 juta. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.
Yaqut belum mengetahui informasi yang mau ditanyakan penyidik kepadanya. Eks Menag itu mengaku hanya membawa buku untuk mencatat pertanyaan penyidik.
Masyarakat mengharapkan KPK menindak kasus korupsi kakap yang berdampak besar bagi negara.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan belasan saksi, terkait kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Sudewo.
Penggeledahan terkait kasus Sudewo ini dilakukan dalam waktu sepekan. KPK juga menemukan uang yang diduga disimpan untuk Bupati nonaktif Pati itu.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved