Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menyayangkan penolakan dan pengadangan yang dilakukan sekelompok orang terhadap kedatangan calon Wakil Presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin di Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
"Kita prihatin sekaligus menyesalkan aksi pengadangan terhadap salah satu cawapres yang sebenarnya diperbolehkan menurut undang-undang untuk melakukan perjalanan politik ke mana pun sesuai ketentuan KPU," kata Gus Ipul kepada wartawan, Selasa (2/4).
Jika pengadangan ini dibiarkan, Gus Ipul kawatir akan memicu penolakan-penolakan serupa terhadap calon lainnya. Karenanya, aksi massa seperti yang terjadi di Pamekasan Senin (1/4) kemarin seharusnya bisa dicegah sejak awal.
"Bila ini terjadi dan dibiarkan, bisa memicu di tempat lain akan terjadi pengadangan serupa bagi calon lain," ujar mantan Wakil Gubernur Jawa Timur dua periode itu.
Karenanya, Gus Ipul mengimbau semua pihak terutama pendukung paslon masing-masing bisa menahan diri agar proses demokrasi kali ini dapat berjalan dengan normal, aman, dan damai.
"Ada sesuatu yang lebih besar yang harus dipikirkan bersama setelah (Pemilihan Umum) 17 April nanti. Siapa pun presidennya, rakyat ini harus sejahtera dan Indonesia menjadi semakin kuat. Itulah hal yang harus dijaga bersama-sama," kata dia.
Baca juga: TKN: Pengadangan Kiai Ma'ruf di Pamekasan Provokasi tak Beradab
Gus Ipul masih yakin, aksi penolakan terhadap cawapres Ma'ruf Amin bukanlah karakter asli masyarakat Madura. Menurut dia, masyarakat Madura selama ini punya tradisi kuat menghormati tamu. Bisa dilihat kalau ada tamu, pasti orang Madura akan membersihkan rumah, bahkan ada juga yang sampai mengecat rumah.
"Lebih-lebih jika tamunya adalah seorang ulama. Maka itu, ini (kejadian di Pamekasan) aneh, bukan karakter Madura. Mungkin ada kesalahpahaman, atau terprovokasi, ini bukan asli Madura," tegasnya.
Seperti diberitakan kemarin, pada beberapa orang yang mengenakan atribut bergambar paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mencoba mengadang kedatangan Ma'ruf Amin yang akan menghadiri haul dan berziarah ke Makam Kiai Suhro di Pamekasan.
Massa mengadang dengan terus meneriakkan 'Prabowo! Prabowo! Prabowo!' dan membentangkan aneka poster bergambar Prabowo-Sandi. (OL-9)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved