ASN, TNI, dan Polri Tidak Netral Terancam Sanksi

APARATUR Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang tidak netral pada Pemilu 2019 terancam sanksi disiplin. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan memberikan sanksi yang tegas bagi ASN yang terbukti tidak netral dan terlibat dalam praktik politik praktis di Pilpres dan Pileg 2019.

Wakil Gubernur Riau Edi Afrizal Natar Nasution mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi apabila menemukan ASN yang tidak netral dalam Pemilu 2019.

"Apabila ditemukan tidak netral, ada sanksi sesuai undang-undang tentang disiplin pegawai, etika, dan moral," kata Edi yang merupakan purnawirawan Jenderal bintang satu TNI AD usai apel tiga pilar yang diikuti seluruh Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa se Riau di Kantor Gubernur Riau, Senin (1/4).

Mantan Danrem 031/Wirabima itu menambahkan, sikap netralitas ASN, TNI, dan Polri sesuai dengan tekad bersama untuk menciptakan sistem demokrasi yang baik di Indonesia. Karena itu, tuntutan netralitas bukan hanya bagi para ASN tetapi ditujukan kepada instansi TNI dan Polri.

"Ini tekad kita untuk netral. Bukan saja ASN tetapi juga untuk TNI dan Polri," tegas Edi.

Oleh karena itu, lanjut Edi, masyarakat tidak perlu resah dan khawatir terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri. Pasalnya, netralitas ketiga lembaga itu telah menjadi kesepakatan bersama yang telah diatur Undang-undang.

"Jadi masyarakat Riau jangan khawatir dengan netralitas ASN, TNI, dan Polri," jelas Edi.

Baca juga: KIPP Sumbar Imbau ASN Netral

Senada dengan itu, Kapolda Riau Inspektur Jenderal (Irjend) Widodo Eko Prihastopo menjamin netralitas Polri dalam pesta demokrasi Pilpres dan Pileg 2019.

"Kita jamin netral," tegas Kapolda.

Kapolda mengungkapkan, pihaknya akan menindak setiap personil Polri yang ditemukan tidak netral dalam Pemilu 2019. Apalagi ikut mendukung pasangan capres dan cawapres yang akan dipilih pada 17 April mendatang.

"Kalau ditemukan tidak netral akan ditindak tegas. Sebab semangat kita netralitas," ungkap Kapolda.

Kapolda juga mengajak kepada masyarakat untuk dapat menjaga situasi yang aman dan kondusif menjelang, saat hari H, dan setelah pencoblosan Pilpres dan Pileg pada 17 April nanti. (OL-3)