Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menghadiri Hari Lahir ke-96 Nahdlatul Ula di Lapangan Lapas Anak Pria, Banten, Sabtu (23/3) siang. Ribuan warga nahdliyin hadir memeriahkan peringatan harlah NU tersebut.
Kiai Ma'ruf didampingi istrinya, Hj Wury Estu Handayani. Hadir dalam acara tersebut di antaranya Gubernur Banten Wahidin Halim, Rais Am PBNU KH Miftahul Akhyar, Rais Syuriah PBNU KH Manarul Hidayah, Rais Syuriah PWNU Banten KH Tb Abdul Hakim, Ketua PWNU Banten KH Bunyamin, dan para kiai lainnya.
"Saya hanya minta doa dan dukungan, saya sekarang diajak menjadi cawapres," ucap Kiai Ma'ruf dalam sambutannya.
Ia menuturkan, Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) itu bukan perang, tetapi mencari pemimpin terbaik dari bangsa. Pemimpin itu harus menjaga agama dan membangun kemakmuran untuk rakyat seluruhnya.
"Ini ada yang bilang pilpres perang badar, dengan membaca doa perang badar," tuturnya.
Kiai Ma'ruf pun menambahkan, masyarakat tidak boleh kena provokasi bahwa pilpres ini dijadikan perang. Dalam perbedaan tidak akan menjadi masalah, dalam hal beragama dapat berbeda.
"Kalau nggak mau pilih Pak Jokowi pilih saja saya, kalau nggak mau pilih saya, maka pilih saja Pak Jokowi. Beres kan itu," tegasnya.
Baca juga: Piala Pasundan III, Festival Burung Termegah Digelar di Bandung
Di tempat sama, Ketua PWNU Banten Kiai Bunyamin mengatakan kepada warga NU di Banten agar tetap menjaga ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sesama bangsa) untuk kedaulatan rakyat. Pentingnya dalam menjaga NKRI sehingga NU harus menjadi garda terdepan menjaga bangsa ini dari segala macam ancaman.
“Untuk itu mari kita sama-sama jaga kesatuan. Siap bersatu? Kalau siap, ada satu pesan dari saya yaitu 17 April 2010 bagi kita warga Nahdliyin,” katanya.
Dia lantas menambahkan, NU hampir satu abad dengan berdiri tegap, sampai kapan pun tidak boleh berhenti berperan untuk mempertahankan NKRI. Pada saat ini sudah mulai berani kelompok kecil ingin menggantikan Pancasila menjadi khilafah, maka untuk itu NU harus siap di garis terdepan mempertahankan NKRI.
“Kita harus ingat calon wakil presiden kita adalah salah satu putra terbaik NU dan putra terbaik Banten. Kelewatan kalau orang Banten tidak memilih warga Banten,” pungkasnya. (RO/OL-9)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved