Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Pembina Master C19 Portal KMA, Ahmad Syauqi Ma’ruf Amin, meluncurkan Komunitas Masyarakat Maritim Indonesia (Kommari) di RM Menara Kudus, Kalipasung, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (16/3). Kommari diharapkan jadi mesin pemberdayaan ekonomi masyarakat maritim.
Gus Oqi, sapaan akrabya, mengatakan, Kommari merupakan organisasi strategis untuk mengimplementasikan gagasan calon Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yakni Arus Baru Ekonomi Indonesia (ABEI).
"Sejak 2016 lalu, Abah telah mencanangkan ini (ABEI). Ini gagasan yang harus diimplementasikan," tandas Gus Oqi di sela-sela peluncuran.
“Salah satu implementasi dari ABEI ialah pemberdayaan ekonomi umat. Dengan menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Jadi kita membangun sinergi antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat agar semua sama-sama mendapat untung, mendapat berkah dari usaha kemitraan yang dijalankan,” tambahnya.
Lebih lanjut, kata Gus Oqi, Kommari nantinya ikut mengawal percepatan pembangunan di bidang maritim dengan sinergi, kemitraan berbasis profesionalisme, proporsionalisme dan prinsip maslahat berkeadilan.
Baca juga: Helikopter Jatuh di Jayaratu Tasikmalaya
“Dengan sistem yang baik, terkawal dan proporsional. Proporsional ini dalam bahasa santrinya, tidak boleh dzalim. Semua pihak harus diuntungkan. Pengusaha sebagai pemilik modal maupun masyarakat sebagai mitra yang membangun ekonomi mikro harus sama-sama untung. Kebijakan pemerintah didorong untuk mendukung program ini,” imbuhnya.
Pembentukan Kommari ini, kata Syauqi, menjadi sinyal positif, untuk menjadi intermediasi, membangun komunikasi antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Karena, banyak niatan baik, yang kadang tak terealisasi, hanya karena komunikasinya kurang baik.
"Terutama di bidang perikanan. Dengan sudah diberantasnya asing di Indonesia di 5 tahun ini, perairan Indonesia sudah sangat bersih dari ilegal fishing. Sekarang tinggal bagaimana masyarakat maritim fokus memaksimalkan potensi sumber daya laut yang ada," tuturnya.
Ketua Umum Kommari, Hendry Sutioso, menambahkan, potensi kemaritiman sudah sangat bagus dan meningkat. Namun, kata Hendry, pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang kemaritiman masih belum maksimal.
"Menurut saya perlu dirembukan antara pengusaha, masyarakat dan pihak-pihak terkait. Agar menghasilkan kemaritiman yang menguntungkan segala pihak untuk Indonesia," kata Hendry.
"Untuk kemaritiman fokus pada kedaulatan dan keberlanjutan sudah terjadi dan potensi sumber daya alam sudah meningkat. Sekarang tinggal menjalankan pillar kesejahteraan untuk memanfaatkan pondasi kokoh yg telah dibangun untuk mencapai pemaksimalan ekonomi kemaritiman dengan menghubungkan seluruh pelaku kemaritiman dan pemerintah duduk bersama dan menemukan solusi dan formula yang menguntungkan semua pihak," pungkasnya. (RO/OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved