Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gresik, Jawa Timur setelah adanya kabar jika salah satu pejabat di wilayah setempat terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang juga melibatkan sejumlah pejabat daerah dan elit partai politik (parpol).
Kondisi pintu kantor kepala Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi, Sabtu (16/3) dipasangi stiker segel bertuliskan KPK, dan dibalut plastik panjang berwarna merah dan hitam, sedangkan papan nama Kepala Kemenag Gresik tertulis keluar, akibatnya tidak seorang pun pejabat Kemenag wilayah itu berani membukanya.
Baca juga: Penetapan Tersangka Romi Diklaim PPP tak Ganggu Pemilu 2019
"Memang ada beberapa orang yang datang dan membawa kunci ruangan pak kepala, kemudian mereka meletakkan garis tanda segel di depan pintu," kata seorang petugas keamanan di kantor Kemenag yang tidak mau disebutkan namanya.
Orang yang datang ke Kantor Kemenang Gresik di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kecamatan Gresik Kota itu berjumlah tiga orang, dan datang pada Jumat (15/3) pukul 16.00.
"Kami tidak tahu petugas dari mana, namun hanya mengatakan dari lembaga khusus yang menangani kasus korupsi. Yang jelas, mereka datang untuk menyegel ruangan pak kepala," tuturnya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK di Jakarta mengatakan, telah mengamankan lima orang dalam OTT di Jawa Timur yang juga menyeret Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi.
"KPK mengamankan lima orang pada kegiatan hingga pagi tadi termasuk diantaranya penyelenggara negara," kata Febri.
Sementara itu, berdasarkan catatan Kemenag Gresik, Muafaq menjabat sebagai Kepala Kemenag Gresik terhitung tidak lama. Pria kelahiran 24 September 1969 itu dilantik sebagai kepala sejak 11 Januari 2019. (Ant/OL-6)
Instruksi ini terkait dengan penangkapan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis yang menuai kontroversi.
KPK tengah melanjutkan OTT di Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya melakukan OTT di Sulawesi Tenggara dan Jakarta. OTT di tiga lokasi itu berkaitan dengan dugaan suap DAK rumah sakit
BENDAHARA Partai NasDem, Ahmad Sahroni, membantah kabar operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan penyimpangan pembagian kuota haji
KPK membidik pemberi perintah dan aliran dana dalam kasus kuota haji 2024
KPK siap hadir jika diundang untuk memberikan penjelasan terkait istilah OTT.
Ketika disinggung mengenai dua anggota DPR Satori dan Heri Gunawan yang menjadi tersangka karena dana CSR, Melchias mengaku tak mengetahuinya.
Diduga ada pelanggaran dalam kuota haji. Itu karena pelaksanaannya melanggar peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, dia mengatakan KPK menargetkan penyelidikan kasus tersebut untuk bisa segera naik ke tahap penyidikan pada bulan ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved