Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gresik, Jawa Timur setelah adanya kabar jika salah satu pejabat di wilayah setempat terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang juga melibatkan sejumlah pejabat daerah dan elit partai politik (parpol).
Kondisi pintu kantor kepala Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi, Sabtu (16/3) dipasangi stiker segel bertuliskan KPK, dan dibalut plastik panjang berwarna merah dan hitam, sedangkan papan nama Kepala Kemenag Gresik tertulis keluar, akibatnya tidak seorang pun pejabat Kemenag wilayah itu berani membukanya.
Baca juga: Penetapan Tersangka Romi Diklaim PPP tak Ganggu Pemilu 2019
"Memang ada beberapa orang yang datang dan membawa kunci ruangan pak kepala, kemudian mereka meletakkan garis tanda segel di depan pintu," kata seorang petugas keamanan di kantor Kemenag yang tidak mau disebutkan namanya.
Orang yang datang ke Kantor Kemenang Gresik di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kecamatan Gresik Kota itu berjumlah tiga orang, dan datang pada Jumat (15/3) pukul 16.00.
"Kami tidak tahu petugas dari mana, namun hanya mengatakan dari lembaga khusus yang menangani kasus korupsi. Yang jelas, mereka datang untuk menyegel ruangan pak kepala," tuturnya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK di Jakarta mengatakan, telah mengamankan lima orang dalam OTT di Jawa Timur yang juga menyeret Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi.
"KPK mengamankan lima orang pada kegiatan hingga pagi tadi termasuk diantaranya penyelenggara negara," kata Febri.
Sementara itu, berdasarkan catatan Kemenag Gresik, Muafaq menjabat sebagai Kepala Kemenag Gresik terhitung tidak lama. Pria kelahiran 24 September 1969 itu dilantik sebagai kepala sejak 11 Januari 2019. (Ant/OL-6)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved