Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBULAN menjelang Pemilihan Umum Presiden 17 April mendatang, kubu calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin terus mendapatkan basis dukungan pesantren. Kali ini, masayikh pesantren tua, Zainul Hasan, Genggong, Kabupaten Probolinggo, mengeluarkan maklumat agar santri dan alumninya mendukung paslon nomor 01.
“Benar, para masyayikh atau sesepuh Pesantren Genggong memang mengeluarkan maklumat yang berisi tiga poin,” ujar pengasuh Pesantren Genggong, KH Muhammad Haris, dalam keterangannya, Jumat (15/3).
Ketiga poin maklumat itu berisi ajakan kepada para santri dan alumni Genggong agar menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019. Kedua, agar para santri dan alumni menciptakan Pemilu aman, damai, dan beradab. Adapun poin terakhir, agar santri dan alumni Genggong mendukung paslon 01, Jokowi-Kiai Ma’ruf, dalam Pilpres 2019.
Maklumat masyayikh Pesantren Genggong itu ditandatangani 11 kiai dari keluarga besar Genggong, yakni KH Moh Hasan Mutawakkil ‘Alallah, KH Moh Hasan Abdel Bar, KH Moh Hasan Saiful Islam, KH Moh Hasan Zidni Ilman, KH Moh Hasan Ainul Yaqin, KH Moh Hasan Naufal, Gus dr Muhammad Haris, Noor Hasan Ahsan Malik, KH Moh Hasan Maulana, Non Ahsan Qoramrus Zaman, dan KH Ahsan Habibi Fillah.
Baca juga: Densus 88 Tangkap Perempuan Terduga Teroris di Klaten
Dalam maklumat tertanggal 13 Maret 2019 itu, Haris juga mengaku ikut menandatanganinya.
"Karena yang mengeluarkan maklumat para masyayikh, para sesepuh Genggong, tentu para santri dan alumni akan sam’an wa tho’atan (mendengar dan patuh),” ujar Gus Haris, panggilan akrab Kiai Muhammad Haris.
Sementara itu, Pengasuh utama Pesantren Genggong, KH Moh Hasan Mutawakkil ‘Alallah, membenarkan beredarnya maklumat masyayikh Genggong tersebut.
“Ya benar ada maklumat seperti itu,” ujarnya singkat.
Terkait Pilpres 2019, sebelumnya akhir Februari 2019 lalu, Gus Haris bersama ribuan santri Genggong menggelar Deklarasi Anti-hoaks. Saat itu diakuinya belum ada 'isyarat' dari masyayikh untuk mendukung capres-cawapres tertentu.
Saat deklarasi, Gus Haris memberikan pernyataan, hoaks termasuk fitnah sehingga dihukumi dosa besar.
“Kami ingin Pemilu 2019 berlangsung damai karena itu hindari hoaks, jangan menebar berita bohong dan fitnah,” ujarnya. (RO/OL-9)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved