Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
HARAPAN calon Presisen dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk mendapatkan dukungan dari para ulama Jawa Timur sepertinya harus dikubur dalam-dalam. Pasalnya, para ulama dan warga nahdliyin telah berikrar akan memberikan dukungan terhadap paslon nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.
Ikrar memenangkan Jokowi-Amin itu disampaikan para ulama, guru ngaji, tokoh masyarakat, dan warga nahdliyin di Ponpes Al-Furqon Jambesar Darussolah, Minggu (10/3). Ikrar itu diklaim dilakukan para ulama dan warga nahdliyin se-Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
Duet Jokowi dengan Kiai Ma'rud diyakini dapat membawa bangsa dan negera Indonesia jauh lebih maju. Sebab, Jokowi dan mantan Rais Aam PBNU itu sebagai representasi bangsa Indonesia. Jokowi representasi nasionalis, sedangkan Kiai Ma’ruf religius.
Koordinator para Alim Ulama NU, KH Kurdi Sulaiman, mengatakan, deklarasi dukungan ini sebagai wujud kepedulian ulama NU Bondowoso terhadap Kiai Makruf. Ketua Umum MUI itu dianggap sebagai representasi warga nahdliyin.
Baca juga: Jokowi Optimistis Menang Mutlak di Jabar
"Maka wajib hukumnya bagi warga NU untuk mendukung dan memenangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari NU," tandas Kiai Kurdi yang juga pengasuh Ponpes Al-Furqon.
Selain itu, capres Joko Widodo, yang berasal dari keluarga sederhana yang agamis, sehingga tidak perlu diragukan lagi, karena dari silsilah keluarga juga termasuk salah satu pejuang dan pemeluk agama Islam murni, bukan mualaf.
"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh warga NU dan seluruh masyarakat Bondowoso untuk memenangkan H Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024," ajak KH Kurdi.
Setelah ini, sambung alumnilus Ponpes Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Asembagus Situbondo ini, akan turun ke desa-desa, dari pintu ke pintu untuk mengajak masyarakat bersama-sama memenangkan paslon 01.
"Tentunya, sebagai warga NU yang baik harus memenangkan calon Presiden dan Wakil Presiden 01, pada tanggal 17 April 2019 mendatang, karena di situ lah nama NU dipertaruhkan. Namun, ketika ada warga NU memilih orang lain yang bukan tokoh NU berarti sudah salah," tegasnya. (RO/OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved