Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KUNJUNGAN calon Wakil Presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin ke Medan, Sumatra Utara, mendapat sambutan antusias dari tokoh dan warga Medan.
Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Sultan Serdang Tengku Ahmad Tala'ah, Ketua Umum DPP Pemuda Pancasila Rudy Hartawan Tampubolon, dan sejumlah tokoh lain dari lintas agama menyambut dan mengawal Kiai Ma'ruf, dari Bandara Kualanamu, menuju Lapangan Gajah Mada, Kota Medan, Sumatra Utara, Sabtu (9/3).
Di Lapangan Kegiatan Deklarasi Gadjah Mada, ratusan relawan berkumpul mendeklarasikan Rumah Kerja Bhinneka Nusantara Jokowi-KH Ma'ruf Amin (Jokma) Sumatra Utara.
Kiai Ma'ruf datang ke acara tersebut didampingi sang istri Nyai Wury Estu Handayani, yang langsung disambut gemuruh para relawan.
Dalam pidatonya, Kiai Ma'ruf mengurai berbagai prestasi dan kinerja pemerintahan Joko Widodo yang berjuang mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.
"Kita akan terus berupaya mewujudkan pemerataan ekonomi, pemerataan pembangunan dan mengurangi berbagai kesenjangan yang ada, dengan melanjutkan berbagai program yang telah sukses dilakukan semenjak 2014," paparnya.
Mantan Rais Aam PBNU itu juga menjanjikan, bahwa setelah berbagai program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan berjalan, pihaknya akan mendorong peningkatan sumberdaya manusia, melalui pendidikan, pengembangan keterampilan hingga penguatan karakter kebangsaan.
Baca juga: Aliansi Pengasuh Ponpes Lumajang Deklarasi Dukung Jokowi-Amin
"Pembangunan infrastruktur mulai tol bukan hanya di Jakarta, tapi juga sudah sampai di Sumatra Utara. Kita tinggal membangun manusianya agar bisa memanfaatkan berbagai potensi yang ada di daerah, untuk kemaslahatan bersama," tandasnya.
Kiai Ma'ruf juga berharap, bila pasangan nomor urut 01 terpilih, pembangunan akan menjadi lebih pesat dan lebih bermanfaat untuk seluruh anak bangsa.
Lebih lanjut, ia mengingatkan para relawan agar bergerak dan mengajak seluruh masyarakat, melawan isu hoaks yang beredar lewat media sosial.
"Kasih tahu kepada masyarakat agar tidak terkena isu hoaks yang beredar," tuturnya.
Dicontohkan, beberapa waktu yang lalu, beredar informasi hoaks bahwa apabila terpilih kembali, pelajaran agama akan dihapus oleh pemerintah.
"Kita semua tahu bahwa informasi yang beredar itu hoaks, kita harus sampaikan ke masyarakat agar tidak terpengaruh hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian yang banyak diedarkan sekelompok orang yang ingin memecah belah bangsa ini. Saya percaya kalian bisa. Sebab kalian datang untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 Jokowi-KH Ma'ruf Amin," pungkasnya.
Ma'ruf juga akan berkunjung ke Padang Sidempuan pada Minggu (10/3) dan ke Mandailing Natal pada Senin (11/3). (RO/OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved