Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
CALON presiden petahana Joko Widodo diyakini tidak akan menemukan kesulitan berarti dengan pembagian zonasi kampanye yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain karena bahasa tubuhnya yang bersahaja, gaya komunikasi Jokowi dengan masyarakat juga tidak dimiliki penantangnya, Prabowo Subianto.
"Pak Jokowi itu cukup senyum-senyum, salam-salaman ya kan. Itu lebih bisa dibaca dengan perasaan bahwa dia orang jujur, dia orang baik," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Jumat (8/3).
Menurut politikus PDIP itu, masyarakat lebih senang disentuh dengan bahasa tubuh yang bersahabat. Tidak perlu dengan ungkapan muluk-muluk dan heroik apalagi dengan sandiwara.
"Lebih love gitu daripada dengan kalimat-kalimat heroik yang kadang kita tidak mengerti, itu pun sering salah. Tapi kalau kemudian orang bisa dipeluk, saya rasa pelukan itu jauh lebih banyak maknanya daripada kata yang berbuih-buih," tegasnya.
Apalagi melihat antusiasme masyarakat ketika melihat Jokowi berkunjung. Kehangatan Jokowi dalam berkomunikasi, membuat masyarakat tidak sungkan menyentuh atau tidak takut untuk sekadar minta swafoto.
"Ya selama ini setiap kunjungan, Pak Jokowi itu dijarah di mana-mana. Dia keluar dari mobilnya itu sudah dijarah, 'pak-pak pingin foto'. Kemarin di Cilacap saja, empat ibu-ibu pingsan, hanya ingin berebut (foto)," tuturnya.
Baca juga: Bawaslu Sebut Jokowi Selalu Cuti saat Kampanye
Terkait zonasi, keputusan diambil lewat pengundian oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Rabu (6/3). Pembagian zona ini akan bergantian dua hari sekali. Misalnya, TKN pertama di zona B, dua hari berikutnya di zona A. Hal yang sama juga diterapkan pada BPN.
Zona B meliputi wilayah, Bengkulu, Lampung, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat.
Sementara Zona A terdiri dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua.
"Mungkin yang perlu kita jaga adalah mari memilih kalimat yang tidak menyakiti yang lain. Mari kita perintahkan jari-jari kita untuk tidak memencet tuts dengan kalimat-kalimat konyol, yang busuk dan tidak
enak. Mari kita konsisten saja. Berpolitik silakan, pilihan beda nggak apa-apa, tapi nggak usah bertabrakan. Nggak usah saling menghinakan dan menistakan," tandasnya.
Ganjar pun mengungkapkan kesiapan seluruh elemen partai, relawan dan simpatisan di wilayahnya berkaitan dengan jadwal kampanye Jokowi di Jawa Tengah. Pergerakan elemen tersebut, tidak bergantung pada turun atau tidaknya Jokowi di Jawa Tengah.
"Jawa Tengah itu dengan atau tanpa kampanye, kita kampanye terus. Beliau datang pasti lebih ramai dan meriah, tidak datang kita juga sangat meriah. Artinya, dengan atau tanpa kampanye terbuka, sebenarnya kita sudah berkampanye," pungkas Ganjar.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Burhanuddin Muhtadi mengaku diserang akun yang menuduh dirinya sebagai dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi dan menerima bayaran Rp450 miliar.
Pengalaman nyoblos di Los Angeles kali ini, sangat menarik karena di KJRI-LA juga diadakan hiburan seperti live music dan kita juga bisa membeli makanan-makanan khas Indonesia.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved