Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden petahana Joko Widodo diyakini tidak akan menemukan kesulitan berarti dengan pembagian zonasi kampanye yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain karena bahasa tubuhnya yang bersahaja, gaya komunikasi Jokowi dengan masyarakat juga tidak dimiliki penantangnya, Prabowo Subianto.
"Pak Jokowi itu cukup senyum-senyum, salam-salaman ya kan. Itu lebih bisa dibaca dengan perasaan bahwa dia orang jujur, dia orang baik," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Jumat (8/3).
Menurut politikus PDIP itu, masyarakat lebih senang disentuh dengan bahasa tubuh yang bersahabat. Tidak perlu dengan ungkapan muluk-muluk dan heroik apalagi dengan sandiwara.
"Lebih love gitu daripada dengan kalimat-kalimat heroik yang kadang kita tidak mengerti, itu pun sering salah. Tapi kalau kemudian orang bisa dipeluk, saya rasa pelukan itu jauh lebih banyak maknanya daripada kata yang berbuih-buih," tegasnya.
Apalagi melihat antusiasme masyarakat ketika melihat Jokowi berkunjung. Kehangatan Jokowi dalam berkomunikasi, membuat masyarakat tidak sungkan menyentuh atau tidak takut untuk sekadar minta swafoto.
"Ya selama ini setiap kunjungan, Pak Jokowi itu dijarah di mana-mana. Dia keluar dari mobilnya itu sudah dijarah, 'pak-pak pingin foto'. Kemarin di Cilacap saja, empat ibu-ibu pingsan, hanya ingin berebut (foto)," tuturnya.
Baca juga: Bawaslu Sebut Jokowi Selalu Cuti saat Kampanye
Terkait zonasi, keputusan diambil lewat pengundian oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Rabu (6/3). Pembagian zona ini akan bergantian dua hari sekali. Misalnya, TKN pertama di zona B, dua hari berikutnya di zona A. Hal yang sama juga diterapkan pada BPN.
Zona B meliputi wilayah, Bengkulu, Lampung, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat.
Sementara Zona A terdiri dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua.
"Mungkin yang perlu kita jaga adalah mari memilih kalimat yang tidak menyakiti yang lain. Mari kita perintahkan jari-jari kita untuk tidak memencet tuts dengan kalimat-kalimat konyol, yang busuk dan tidak
enak. Mari kita konsisten saja. Berpolitik silakan, pilihan beda nggak apa-apa, tapi nggak usah bertabrakan. Nggak usah saling menghinakan dan menistakan," tandasnya.
Ganjar pun mengungkapkan kesiapan seluruh elemen partai, relawan dan simpatisan di wilayahnya berkaitan dengan jadwal kampanye Jokowi di Jawa Tengah. Pergerakan elemen tersebut, tidak bergantung pada turun atau tidaknya Jokowi di Jawa Tengah.
"Jawa Tengah itu dengan atau tanpa kampanye, kita kampanye terus. Beliau datang pasti lebih ramai dan meriah, tidak datang kita juga sangat meriah. Artinya, dengan atau tanpa kampanye terbuka, sebenarnya kita sudah berkampanye," pungkas Ganjar.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved