Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PERGERAKAN konsolidator relawan KH Ma'ruf Amin, Master C19 Portal KMA, dalam menggalang dukungan warga Nahdlatul Ulama untuk memenangkan calon Wakil Presiden nomor urut 01 itu belum berhenti.
Usai menyolidkan suara nahdliyin di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, Master C19 Portal KMA berencana menyambangi warga NU di Sumatra Utara.
Hal itu ditegaskan Direktur Master C19 Portal KMA Doddy Dwi Nugroho. Menurutnya, masih ada warga NU di Sumut yang belum memantapkan pilihan di Pemilihan Presiden 17 April mendatang.
"Insya Allah pada 6 Februari ini, kita akan sambangi warga NU di Sumut. Dan memang sudah menjadi tugas kami mengonsolidasikan suara warga NU untuk memenangkan Kiai Ma'ruf Amin," tandas Doddy dalam keterangan tertulis, Senin (4/3).
Dalam upaya menyolidkan suara NU untuk memenangkan KMA, lanjut alumnus Fakultas Hukum Universitas Widya Gama ini, sama seperti yang dilakukan di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.
"Ya, kami akan menemui simpul-simpul warga NU Sumut. Kami akan gerakkan mereka untuk menggalang dukungan masyarakat untuk memenangkan Kiai Ma'ruf di Sumut," ungkapnya.
Dalam kontestasi Pilpres nanti, Doddy meyakini, jika warga NU akan memilih pasangan calon nomor urut 01 yakni Joko Widodo–KH Ma’ruf Amin. Karena, Kiai Ma'ruf merupakan ulama besar di Indonesia.
"Sebelumnya, beliau menjadi pimpinan tertinggi dengan menjabat sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Karena itu, bagi warga NU dan umat Islam tidak ada pilihan lain selain memilih ulamanya sendiri," tandasnya.
Ketua Dewan Pembina Master C19 Portal KMA, Ahmad Syauqi yang juga putra Kiai Ma'ruf, menambahkan, memenangkan KMA dalam Pilpres nanti merupakan bagian ijtihad dan jihad warga NU.
Sebab, kata Gus Oqi-panggilan akrabnya, yang dihadapi Jokowi dan Kiai Ma'ruf bukan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Baca juga: Ribuan Surat Suara Rusak di Sulsel bakal Dimusnahkan
"Orang NU harus tahu, ada kelompok yang tidak mau Jokowi terpilih lagi. Mereka adalah kelompok yang selama ini merongrong NKRI," tuturnya.
"Nah, orang NU harus membentengi ini kalau tidak mau negara ini dikuasi mereka. Ini sangat berbahaya bagi NU. Iya kalau NU hanya dilemahkan saja, kalau diusir dari negara ini?," tambahnya.
Ia juga mengimbau kepada warga NU tidak terpengaruh dengan isu-isu hoaks yang selama ini untuk melemahkan NU. Misalnya, isu Jokowi anak PKI, Kiai Ma'ruf akan digantikan Ahok nanti.
"Itu semua hoaks. Tujuannya jelas, mereka tidak mau orang NU memilih 01 di Pilpres nanti. Dan itu tugas kita menjelaskan kepada warga NU," pungkasnya. (RO/OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
MA sempat mengabulkan upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan terpidana kasus KTP elektronik yanh juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto ini.
Rika mengatakan pihaknya hanya menjalankan putusan pengadilan, dalam hal ini vonis Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Setnov.
MA diminta membebaskan Ngarijan Salim dan mengembalikannya kepada keluarga. Mereka juga meminta Presiden Prabowo melakukan intervensi atas nama kemanusiaan.
MA memastikan hakim yang menangani perkara korupsi atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong telah memenuhi syarat sebagai hakim tindak pidana korupsi (tipikor).
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Dua saksi itu yakni Notaris dan PPAT Musa Daulae, dan pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved