Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGASUH Pondok Pesantren Al Halim Tarogong, Garut, Jawa Barat, KH Raden Ali Muhyiddin, menegaskan bahwa Pemilihan Umum Presiden 2019 bukan sekadar pertarungan politik.
Menurutnya, Pilpres kali ini sudah menjadi pertaruhan ideologi. Hal itu diungkapkan Kiai Ali saat tim Master C19 Portal KMA bertandang ke Ponpes Al Halim.
"Pilpres ini simpel sebetulnya, ini pertarungan khilafah melawan NKRI, Aswaja melawan Wahabi. Jadi nggak usah banyak debat,” tandasnya, Sabtu (2/3).
Lebih lanjut Kiai Ali menjelaskan bahwa pada Pilpres kali ini melibatkan kelompok yang hendak merongrong NKRI. Dan, kelompok itu terang-terangan mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Sudah jelas juga di mana kelompok pendukung khilafah yang ingin mengubah dasar ini dengan cara apa pun. Karena itu, nahdliyyin diminta bergerak agar negeri ini tidak dikuasai oleh mereka," tukasnya.
Baca juga: Kaum Muda Nahdliyin Ikrar Menangkan KMA
Perintah dari Kiai Ali pun disambut antusias Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Garut. Menurut Ketua GP Ansor Garut, R Muhammad Abdullah Badar, pihaknya akan mempersolid gerakan untuk memenangkan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.
"Kami sudah tahu mana yang harus kita menangkan. GP Ansor Pusat juga sudah menginstruksikan anggota bergerak," ujarnya dalam Halaqah GP Ansor bersama Ahmad Syauqi Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Pembina Master C19 Portal KMA.
Sementara, Gus Syauqi mengapresiasi kaum muda nahdliyin dan GP Ansor Pasundan yang sudah membulatkan tekad memenangkan paslon 01. Ia juga berharap GP Ansor tidak ragu menjelaskan ke masyarakat bahwa paslon 01, kombinasi pimpinan yang ideal.
"Meski itu tidak mudah, tapi kami yakin Banser bisa melakukan itu," tuturnya.
Gus Syauqi meyakini, mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan paslon 01 yang terpilih. Hanya saja, masih banyak yang terpengaruh dengan isu-isu hoaks yang terus menerus diluncurkan paslon 02.
"Misalnya, Pak Jokowi dibilang keturunan PKI. Abah akan diganti dengan Ahok kalau terpilih nanti. Itu semua hoaks. Pergantian wakil presiden tidak gampang. Terlebih yang menggantikan Ahok," tandasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan terkait banyak isu hoaks yang digulirkan kubu 02. Menurut putra Kiai Ma'ruf Amin ini, itu karena warga Nahdliyin tidak pernah menjelaskan fakta yang sebenarnya.
"Kita baru menjelaslan setelah isu itu ramai. Padahal kalau lebih dulu kita jelaskan faktanya, mungkin isu hoaks tidak bisa masuk ke masyarakat," katanya.
"Makanya, kita punya teori. Hoaks harus kita lawan dengan fakta. Kebenaran harus kita sampaikan dengan cara yang benar agar masyarakat bisa muda mencerna fakta," pungkasnya.
Wakil Ketua LTN PBNU, Gus Uday Masyhuri, menambahkan, terkait maraknya kelompok yang menghina ulama NU, agar kaum muda nahdliyin tidak perlu banyak berdebat. Tetapi langsung saja dieksekusi.
"Dalam kondisi saat ini, jika ada yang menghina kiai, tidak usah marah-marah dan mendebat. Langsung hajar saja," tandasnya. (RO/OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved