Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEMANGAT pelaku usaha langsung melambung. Itu setelah calon Wakil Presiden nomor urut 0, KH Ma’ruf Amin akan berupaya menyinergikan para pelaku usaha dengan pemerintah, serta ulama.
Hal itu diungkapkan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu saat mengunjungi NU Expo yang digelar di Taman Kota Lapang Bhakti, Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2) malam.
”Selain berdakwah, tugas para ulama juga menjaga dan melayani umat. Kita perlu melakukan ishlahul umat dan khidmatul umat,” tutur Kiai Ma’ruf.
”Nah, NU Expo ini salah satu dari upaya NU dalam menggerakkan ekonomi umat.
Mendorong umat untuk mandiri. Kalau umat sudah mandiri, maka akan lebih mudah berkontribusi dalam menjaga NKRI. Saya menyebut ini sebagai Arus Baru Ekonomi Indonesia (Arbei)," tambahnya.
Baca juga: Penyebaran Hoaks Bermotif Politik Masuk Kampus
Upaya NU dalam melakukan pemberdayaan ekonomi umat bukan hanya wacana belaka, tetapi sudah dilakukan sejak aktif.
”Pada 2017 lalu, kita menghelat Kongres Ekonomi Ummat dan meminta pemerintah untuk menjadikan pesantren dan majlis ta'lim sebagai mitra dalam hal pemberdayaan ekonomi,” papar Ma'ruf.
Di NU Expo 2019, mantan Rais Aam PBNU itu menyempatkan mengunjungi sejumlah stand pameran yang mempromosikan bisnis pom bensin mini/pomdes, stan penjual pupuk, dan stan Kopi Abah.
Sementara, Ketua Panitia Nasional NU Expo 2019, Arif Rahmanyah Marbun, mengatakan, NU Expo 2019 sebagai sarana para pelaku usaha untuk mewujudkan cita-cita para ulama dalam pemberdayaan ekonomi.
"Mandat dari Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 hal-hal strategis. Di antaranya, RUU Anti-monopoli dan Persaingan Usaha,” tandasnya.
“Kegiatan ini sebagai upaya NU untuk membangun perekonomian bangsa dengan berbasis masyarakat. Ditengah kontestasi ekonomi yang semakin ketat, kita ingin memperkenalkan peluang pengembangan ekonomi pesantren dalam ruang yang lebih luas lagi," sambung Sekretaris Lembaga Perekonomian PBNU ini.
NU Expo diikuti 234 unit usaha, yang merupakan perwakilan pesantren, UMKM, dan pegiat ekonomi kreatif yang berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Banjar, Ciamis, Garut, Tasikmalaya, Bandung, dan kabupaten/kota se-Jawa Barat serta dari berbagai provinsi lain di Indonesia.
"Kita ingin bersama-sama meningkatkan sumber daya, meningkatkan jaringan pasar, dan meningkatkan kualitas produk-produk berbasis pesantren sekaligus," pungkas Ma'ruf seraya menjelaskan NU Expo bagian dari rangkaian kegiatan dari Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat. (RO/OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved