Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Presiden nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin yakin kemenangan di Jawa Barat bisa diraih. Semakin hari, tren dukungan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin semakin meningkat.
Hal tersebut diungkapkan Kiai Ma'ruf usai melakukan Tausiyah dan Ngaji Bersama di lapangan bola Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jabar, Senin (25/2).
"Sekarang semakin optimis," ungkapnya.
Jika sebelumnya hanya menargetkan menang di Jabar, tetapi saat ini ia yakin akan lebih dari menang.
"Kita ingin 70% lah," ungkapnya.
Semakin hari, lanjut Ma'ruf, tren dukungan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 semakin meningkat.
"Termasuk di Cirebon ini, kuat sekali," ungkapnya.
Mereka, lanjut Ma'ruf, akan terus berupaya melakukan sosilisasi kepada masyarakat di Jawa Barat. Luasnya wilayah Jabar membuat ia dan pasangannya petahana Joko Widodo saling berbagi. Termasuk upaya menangkal hoaks yang beredar yang baru-baru ini beredar, jika mereka akan mengesahkan kawin sejenis jika menang.
Baca juga: Polisi Amankan Emak-Emak Pelaku Kampanye Hitam Jokowi
"Itu hoaks. Pak Jokowi sangat hormat pada agama, Islam, dan ulama. Sudah ada buktinya," tegas Ma'ruf.
Untuk menangkal hoaks itu, Ketua nonaktif Majelis Ulama Indonesia itu mengaku mereka memiliki cara sendiri. Di antaranya dengan melakukan sosilisasi kepada ibu-ibu.
"Ibu-ibu yang cerdas tidak begitu mengkhawatirkan. Tapi yang orang rumahan, gak pernah keluar rumah, itu yang akan kita masuki. Door to door," ungkap Ma'ruf.
Sehingga mereka akan mengerti jika kabar yang beredar dan menyudutkan pasangan nomor urut 01 tersebut tidak benar. Hoaks, menurut dia, merupakan tsunami teknologi. Bahkan, kata Kiai Ma'ruf, kekuatannya lebih berbahaya daripada tsunami air.
Kalau tsunami air berbahaya di wilayah itu saja, seperti halnya di Palu, Lombok, dan Banten. Namun jika hoaks, jangkauannya bisa seluruh Indonesia, bahkan dunia.
"Hoaks harus kita lawan," tegas Ma'ruf.
Pada kesempatan yang sama, ia juga mengungkapkan jika dipilihnya dirinya sebagai cawapres mendampingi Jokowi sebagai bukti kecintaan sang petahana kepada ulama.
"Ini penghormatan bagi ulama," ungkap Ma'ruf.
Terlebih, dirinya juga merupakan keturunan dari anak Sunan Gunung Jati, yaitu Syekh Maulana Hasanudin. Karena itu, penunjukan dirinya sebagai cawapres merupakan bentuk penghormatan bagi masyarakat Jabar, terutama Cirebon.
"Jadi kalau ada orang Cirebon, orang Jawa Barat tidak milih calon yang turunan Cirebon dan Jawa Barat, innalillahi wa innailaihi rojiun," kata Kiai Ma'ruf.
Selama berada di Cirebon, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu juga mengunjungi sejumlah Pondok Pesantren, seperti Ponpes Khas Kempek, Ponpes Buntet, dan Ponpes Ciwaringin. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved