Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menginstruksikan agar aparatur pemerintah desa bisa menganggarkan sebagian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan sosialisasi bahaya narkoba. Untuk menguatkan, pemkab akan membuat payung hukum berupa peraturan bupati.
"Ada beberapa strategi agar sosialisasi efek bahaya dari narkoba ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Salah satunya ADD bisa digunakan untuk kegiatan sosialisasi bahaya narkoba. Nanti kami akan buat perbup-nya," kata Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, Jumat (15/2).
Peredaran narkoba saat ini sudah sangat masif. Termasuk di Kabupaten Cianjur yang notabene kerap dijadikan tempat peredaran narkoba maupun transit.
"Melihat kondisi seperti ini, saya nyatakan perang terhadap narkoba. Apalagi visi dan misi Kabupaten Cianjur maju dan agamis," terang dia.
Herman mengatakan akan memantau sejauh mana efektivitas sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat yang menggunakan biaya dari ADD. Pemantauan dan evaluasi akan melibatkan juga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
"Kami dari pemerintah daerah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah akan memantau sejauh mana keefektifannya. Sehingga perang ini bukan hanya pemerintah daerah saja, tapi juga sampai ke masyarakat. Insya Allah dengan cara itu, Cianjur akan bebas dari bahaya narkoba," tegasnya.
Herman mengaku di Kabupaten Cianjur sudah terbentuk tim gabungan terpadu terdiri dari berbagai elemen yang ikut mengawasi peredaran narkoba. Utamanya pengawasan di tempat kos-kosan untuk mengantisipasi potensi terjadinya berbagai penyakit masyarakat.
"Kami ada tim di antaranya terdiri dari alim ulama, Satpol PP, dan jajaran BNNK yang hampir setiap malam melakukan operasi. Bukan hanya narkoba, tapi juga minuman keras, LGBT, dan lainnya. Insya Allah kami lakukan secara kontinyu," pungkasnya.
Baca juga: Merambah Hingga Pelosok Desa, Kalsel Darurat Narkoba
Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Cianjur, AKBP Basuki, menambahkan ada tiga jenis narkoba yang terdeteksi tinggi peredarannya di Kabupaten Cianjur yakni sabu-sabu, ganja, dan benzodiazepin. Basuki mengatakan hingga saat ini belum bisa memastikan beredarnya narkoba jenis baru.
"Di Cianjur, yang digemari itu ada tiga, sabu, ganja, dan benzo," kata Basuki.
Basuki mengapresiasi langkah dari Pemkab Cianjur yang ingin memastikan agar pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan dari tingkat pemerintahan terbawah. Dengan demikian, aksi perang terhadap narkoba bisa melibatkan semua elemen.
"Bapak bupati sangat strategis sekali yang menginginkan bagaimana penindakan penyalahgunaan narkoba diawali upaya pencegahan dari bawah," pungkasnya. (OL-3)
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Tepung kemasan bermerek membuat produk disukai pembeli dari berbagai wilayah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved