Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya mulai kebingungan untuk menyimpan sejumlah logistik perlengkapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019. Pasalnya, gudang penyimpanan yang disewanya sudah dipenuhi sejumlah logistik dari mulai kotak suara, bilik suara, folmulir hingga kelengkapan di TPS lainnya.
Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin, mengatakan, hampir 80% logistik perlengkapan pemilu dan kebutuhan di 5.196 TPS di Kabupaten Tasikmalaya sudah diterima oleh KPU. Logistik tersebut mulai dari kotak suara, bilik suara, alat tulis, kartu pengenal petugas TPS hingga beberapa formulir. Akan tetapi masih ada logistik yang belum lengkap seperti surat suara dan beberapa jenis formulir lain.
"Sekarang seluruh kelengkapan itu telah kita simpan di tempat yang aman. Bahkan telah disortir ke 39 kecamatan tinggal menunggu surat suara. Persoalan tersebut akan terjadi jika logistik surat suara datang, akan bertambah lagi kebutuhan ruangan yang diperlukan," katanya, Kamis (31/1).
Apalagi, kata dia, seluruh kotak suara diset atau dirakit KPU sebelum didistribusikan ke setiap tingkatan petugas pemilu kecamatan (PPK).
"Ukuran (kotak suara) besar juga memerlukan ruangan karena jumlahnya 26.000 kotak tetapi sekarang mengandalkan sewa 4 ruko untuk menyimpan perlengkapan," tambahnya.
Zamzam mengungkapkan, sesuai intruksi KPU pusat, kotak suara harus di set terlebih dahulu di tingkat KPU kabupaten dan kota sebelum didistribusikan bersama kelengkapan TPS lainnya ke setiap tingkatan PPK.
Baca juga: Sudirman Said Puji Bedah Visi dan Misi Capres di UGM
Persoalan tersebut membuatnya kebingungan terutama dalam menyiapkan gudang logistik yang mampu menampung 26.000 kotak suara. Ditambah ia juga harus menyimpan kotak berisi logistik di satu tempat juga guna memudahkan mobilisasi termasuk keamanannya.
"Kita akan bahas kembali hal itu dan meminta petunjuk kepada KPU Jabar atau KPU RI, apakah kotak suara itu bisa diset atau dirakit di tingkat PPK atau memang tetap harus di tingkat KPU," tambahnya.
Terkait masalah penyimpanan, lanjut dia, KPU Kabupaten Tasikmayala berupaya meminjam Gedung Islamic Center Singaparna agar bisa menampung seluruh logistik.
"Akan tetapi, persoalan tersebut juga akan memakan biaya dan menempuh ijin yang sulit terutama lamanya waktu penyimpnan hingga 3 bulan," ujarnya.
Menurutnya, pendistribusian kelengkapan TPS ini dipastikan akan mulai berjalan pada bulan Maret. Petugas di setiap tingkatan, mulai PPK, PPS dan KPPS juga diharapkan menyiapkan gudang penyimpanan logistik sebagai jalan yang representatif agar tetap aman dan tidak terjadinya kerusakan.
"KPU sendiri memiliki jalan alternatif lainnya untuk meminjam salah satu Kantor KPU di Jalan Bojongkoneng, agar bisa dijadikan gudang logistik meskipun saat ini yang dimilikinya hanya bisa sewa 4 ruko tapi kondisinya dipastikan tidak bisa memuat," pungkasnya. (OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved