Ade Armando Diperiksa Pekan Depan

Guntur Hamzah Ajak Penguatan Bangunan Hukum dan Demokrasi Indonesia

Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.

Ketika Ketulusan Diadili

Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Jadi Partner SIP Law Firm, Hanna Kathia Tegaskan Komitmen Perkuat Inovasi di Industri Hukum

Hanna Kathia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan konsern mengembangkan spesialisasinya dalam bidang arbitrase, korporasi, litigasi hingga kekayaan intelektual.

Program Doktor Studi Ilmu Hukum Unkris Raih Akreditasi

Ilmu Hukum menjadi salah satu program studi unggulan yang dimiliki oleh Unkris baik untuk jenjang S1, program magister maupun program doctor. 

Hukumonline Umumkan 200 Pengacara Berpengaruh di Indonesia

HUKUMONLINE mengumumkan The 200 Club: Indonesia’s Most Influential Lawyers 2025, sebuah penghargaan yang mengakui 200 pengacara paling berpengaruh di Indonesia.

Indonesia Perlu Bentuk Mahkamah Medik

Dokter dan paramedis mestinya mendapat bentuk keadilan tersendiri. Mereka tidak bisa lecture general berupa KUHP. Karena tidak ada dokter yang berniat mencelakanan pasiennya.

Tegaskan Komitmen Negara Hadir di Ruang Digital, Komdigi Aktifkan Kembali Akses ke Archive.org

Pemblokiran sementara terhadap archive.org dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum atas temuan konten yang melanggar UU ITE.

Pelapor Kasus Penghasutan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Serahkan 16 Bukti ke Polisi

Saksi menyerahkan 16 barang bukti dalam pemeriksaan untuk memperkuat laporan penghasutan dugaan Ijazah palsu Jokowi

Buat Meme Jokowi-Prabowo, Mahasiswi ITB Dijerat UU ITE

Mahasiswi ITB dijerat dengan Pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena membuat meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi

Komisi I DPR RI: Belum Ada Rencana Revisi UU ITE Pascaputusan MK

WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tanggapi Putusan MK soal UU ITE, Istana: Kebebasan Berpendapat Harus Diiringi Tanggung Jawab

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU ITE

Penghinaan Presiden di KUHP Harus Dihapus setelah Putusan MK UU ITE

Penegasan yang dilakukan MK terkait penghinaan dalam UU ITE berdampak pada kebutuhan untuk meninjau ulang aturan penghinaan terhadap presiden

Fait Accompli - Parents Love Paradoks dengan Produktivitas Kerja

Menteri Mu’ti, Pembelajaran Mendalam dan SPMB

Mindfulness: Perisai Mental Pegawai di Tengah Badai PHK

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting