Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi respons Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menerima dan tak protes saat dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp15 triliun. Purbaya berseloroh bahwa pemotongan dana transfer seperti dana bagi hasil (DBH) bisa lebih besar lagi melihat sikap Pramono yang legawa.
"Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, yang enggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi," kata Purbaya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10).
Ia menjelaskan alasan pemerintah pusat memutuskan untuk memangkas dana transfer ke Jakarta dengan nominal paling besar dibanding daerah lain.
Anggaran transfer ke Jakarta yang dipotong ini berkali lipat lebih besar dibanding daerah lain, seperti Jawa Barat yang hanya sebesar Rp2,45 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp2,81 triliun.
"Kalau lihat dari proporsional kan semakin besar, pasti semakin besar kepotongannya. Kira-kira begitu, sederhana itu. Itu kan semacam pukul rata berapa persen ini, dan dilihat juga kebutuhan daerahnya," jelas Purbaya.
"Kita lihat Jakarta masih bisa tahan dengan pemotongan sebesar itu dan cara persentase gak lebih besar dibanding yang lain," tambahnya.
DPRD dan Pemprov DKI sejatinya telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan dengan nominal jumbo, yakni sebesar Rp95,35 triliun.
Dari rancangan itu, diproyeksikan penerimaan transfer berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemeritah pusat pada 2026 mencapai Rp26 triliun.
Namun, baru-baru ini Kementerian Keuangan memutuskan untuk mengurangi dana transfer sebesar Rp15 triliun menjadi hanya Rp11 triliun. Sehingga, proyeksi APBD DKI tahun depan terpaksa dikurangi menjadi Rp79,06 triliun. (H-4)
Mengapa polemik LPDP memicu kemarahan publik? Simak fakta terbaru soal 44 alumni wanprestasi, sanksi pengembalian dana, hingga kritik tajam Menkeu.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan agar keekonomian harga gas yang diproduksi Inpex di Blok Masela tetap kompetitif.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat pada 2025 akan terus berlanjut hingga 2026.
Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim telah lama mengetahui keberadaan safe house di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai bentuk terapi kejut.
Pramono Anung menyebut, Pemprov DKI Jakarta menyediakan fasilitas mudik gratis bagi warga yang ingin pulang ke kampung halaman.
Program SSG merupakan solusi nyata bagi sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga prasejahtera.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan program beasiswa luar negeri untuk peserta didik Jakarta menyerupai skema Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta PT Transjakarta memberi sanksi tegas kepada operator bus BMP & MYS terkait kecelakaan di Swadarma akibat human error.
Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka kasus kecelakaan TransJakarta di Swadarma. Gubernur Pramono Anung sebut faktor human error dan jam kerja sopir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved