Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi respons Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menerima dan tak protes saat dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp15 triliun. Purbaya berseloroh bahwa pemotongan dana transfer seperti dana bagi hasil (DBH) bisa lebih besar lagi melihat sikap Pramono yang legawa.
"Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, yang enggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi," kata Purbaya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10).
Ia menjelaskan alasan pemerintah pusat memutuskan untuk memangkas dana transfer ke Jakarta dengan nominal paling besar dibanding daerah lain.
Anggaran transfer ke Jakarta yang dipotong ini berkali lipat lebih besar dibanding daerah lain, seperti Jawa Barat yang hanya sebesar Rp2,45 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp2,81 triliun.
"Kalau lihat dari proporsional kan semakin besar, pasti semakin besar kepotongannya. Kira-kira begitu, sederhana itu. Itu kan semacam pukul rata berapa persen ini, dan dilihat juga kebutuhan daerahnya," jelas Purbaya.
"Kita lihat Jakarta masih bisa tahan dengan pemotongan sebesar itu dan cara persentase gak lebih besar dibanding yang lain," tambahnya.
DPRD dan Pemprov DKI sejatinya telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan dengan nominal jumbo, yakni sebesar Rp95,35 triliun.
Dari rancangan itu, diproyeksikan penerimaan transfer berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemeritah pusat pada 2026 mencapai Rp26 triliun.
Namun, baru-baru ini Kementerian Keuangan memutuskan untuk mengurangi dana transfer sebesar Rp15 triliun menjadi hanya Rp11 triliun. Sehingga, proyeksi APBD DKI tahun depan terpaksa dikurangi menjadi Rp79,06 triliun. (H-4)
Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim telah lama mengetahui keberadaan safe house di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai bentuk terapi kejut.
Penempatan PNM di bawah nauangan Kemenkeu bertujuan agar lembaga itu secara langsung menyalurkan kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Modus yang dilakukan kapal-kapal asing itu biasanya treaty shopping atau praktik penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty oleh subjek pajak.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan penempatan dana pemerintah di bank Himbara cukup menjaga likuiditas dan transmisi kredit yang optimal.
Gerakan Jaga Jakarta Bersih libatkan 171 ribu warga bersama Pramono Anung dan Jusuf Kalla. Aksi rutin ini untuk cegah banjir dan kota nyaman.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79%.
Fokus utama saat ini adalah menangani tiang-tiang yang memiliki struktur beton lebih kompleks.
Ia menekankan kesiapan armada menjadi kunci agar layanan berjalan efektif sejak awal operasional.
Targetnya, layanan ini harus sudah beroperasi penuh sebelum memasuki periode mudik Lebaran guna membantu mobilitas warga menuju bandara.
Trayek tersebut akan menjadi etalase utama bagi transportasi publik Jakarta di mata dunia,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved